Diam-Diam, Gibran & Cak Imin Sepakat Soal Pajak Karbon

Jakarta, CNBC Indonesia - Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka mungkin menjadi rival dalam Pemilihan Presiden 2024, namun mereka ternyata satu suara soal pajak karbon. Kekompakan dua calon wakil presiden ini nampak dalam pernyataan mereka di debat Pilpres ke-4, Minggu (21/1/2024).

Mulanya, seorang panelis bertanya kepada Gibran mengenai kebijakan yang akan dilakukan untuk mendorong terwujudnya ekonomi yang rendah karbon dan berkeadilan. Gibran menjawab untuk mencapai ekonomi hijau tersebut maka tak bisa lepas dari kebijakan pajak karbon, carbon storage dan carbon capture.

"Jika kita bicara karbon tentunya kita harus menyinggung juga masalah pajak karbon, carbon storage dan juga carbon capture," kata Gibran saat debat dikutip Rabu, (24/1/2024).

Cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto ini melanjutkan transisi menuju energi hijau tentu harus terus didorong. Indonesia, kata dia, tidak boleh ketergantungan dengan energi fosil. Dia mengatakan akan mendorong produksi bahan bakar berbasis nabati yang sudah terbukti bisa mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia.

Baca: Dunia Masih Butuh Batu Bara: Impor Tembus 1 Miliar Ton, Harganya Naik

"Kita dorong terus energi hijau yang berbasis pada bahan baku nabati," kata dia.

Sementara itu, Muhaimin juga mengemukakan pendapatnya mengenai pajak karbon. Dia mengatakan pajak karbon merupakan salah satu kebijakan yang harus dipersiapkan dalam transisi menuju energi baru terbarukan. Namun, dia menilai komitmen pemerintah Presiden Jokowi untuk menerapkan pajak ini masih rendah.

Dia mengatakan pajak karbon seharusnya mulai diterapkan pada 2022. Namun, rencana itu kemudian mundur menjadi 2025. "Implementasi pajak karbon harus secara tegas dilakukan, selanjutnya transisi EBT dijalankan," kata dia.

Baca: Mahfud MD Sindir Menteri Jadi Tim Sukses & Pakai Duit Negara

Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan ketika seseorang menggunakan energi fosil. Awalnya pemerintah menargetkan penerapan pajak ini pada 2025. Namun, kebijakan ini kemungkinan baru dirilis pada 2026.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan masih ada regulasi yang harus dilengkapi oleh pemerintah, termasuk skema penghitungannya. Dia berharap dengan kebijakan ini masyarakat akan siap untuk melakukan transisi ke energi hijau.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cak Imin Sebut Target EBT Jangan Diturunkan, Timses Pernah Bilang Gini