Mahfud & Cak Imin Kritik Jokowi Soal Pengusahaan Tanah
Jakarta, CNBC Indonesia - Dua calon wakil presiden Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar kompak mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal pengusaan lahan dalam Debat Cawapres 2024, malam ini, Minggu (21/1/2024).
Mahfud MD menilai adanya ketimpangan penguasaan tanah di dalam negeri. Hal ini bisa dilihat dari ketimpangan pengusaan lahan di dalam bisnis kelapa sawit.
"Bisnis sawit itu 39 juta hektar, sementara hanya segelintir orang bisnis sawit. Sementara petaki kita, sebanyak 17 juta orang Indonesia, jika dirata-rata hanya menguasai setengah hektar," ujar Mahfud dalam Debat Cawapres, di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024).
Untuk mengatasi masalah ini, lanjut Mahfud, Presiden Jokowi merilis reforma agraria. Reforma agraria mencakup tiga hal, yakni legalisasi, redistribusi dan pengembalian klaim-klaim hak atas tanah. Sayangnya, reformasi agraria yang dijalankan pemerintah tidak sesuai dengan konsep.
"Sekarang belum ada satu pun sertifikat redistribusi baru, relegalisasi yaitu orang sudah punya baru diberikan sertifikat yang lainnya belum ada redistribusinya," papar Mahfud.
Masalah ini pun menjadi sorotan Muhaimin atau Cak Imin. Dia menilai redistribusi lahan tidak sama dengan sertifikasi.
"Pemerintah punya Perpres 86 tahun 2018 yang menentukan lokasi prioritas reformasi agraria sehingga sebetulnya sederhana, laksanakan itu dengan sungguh-sungguh maka akan terdistribusi hak-hal tanah," ungkapnya.
Menurutnya, distribusi lahan ini melekat dalam konstitusi kita, yakni seluruh kekayaan negara ini punya negara dan tugas pemerintah membagi aset tanah ini dalam reforma agraria.
"Sertifikat yang jadi agenda itu tidak masuk dalam redistribusi lahan harus diubah sehingga terjadi distrribusi supaya petani sejahtera," tegas Cak Imin.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mahfud Soal Net Zero Emission 2060, Masih Jauh!
