Atasi Polusi Udara Jabodetabek, Luhut Turun Gunung

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkapkan bahwa kualitas udara di Indonesia khususnya wilayah Jabodetabek perlu ditingkatkan lebh baik lagi.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjatan mengatakan pemerintah telah menggelar rapat koordinasi dalam rangka Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek. Rakor itu dihadiri oleh berbagai kementerian/lembaga dan instansi terkait lainnya, Rabu (17/1/2024).

"Ini bisa dilakukan dengan tiga skema, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," jelas Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (17/1/2024).

Baca: RI Temukan Harta Karun Langka Masa Depan Dunia, Ini Lokasinya

Luhut mengingatkan bahwa masyarakat menghirup udara yang sama dan dampak polusi udara di Jabodetabek dinilai sangat luar biasa untuk kesehatan. Dia juga menyampaikan bahwa dalam upaya peningkatan kualitas udara Jabodetabek masih terdapat peluang besar untuk memperbaiki kualitas udara.

Dengan begitu, tiga tahap yang akan dilakukan oleh pemerintah bisa diwujudkan salah satunya dengan perbaikan emisi gas buang kendaraan melalui penyediaan BBM rendah sulfur di DKI, pengembangan angkutan umum, dan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). "Kita harus cari kiat-kiat yang cepat," tegasnya.

Dalam Rakor ini, Menko Luhut memberikan arahan kepada K/L dan instansi terkait untuk serius dalam upaya penanganan kualitas udara di Jabodetabek.

Baca: Luhut Umumkan Raksasa EV BYD Meluncur di RI Pekan Depan

Adapun, guna mewujudkan peningkatan kualitas udara Jabodetabek menjadi lebih baik dibutuhkan dukungan seluruh K/L dalam mendorong upaya perbaikan kualitas udara dalam waktu dekat.

Luhut mengungkapkan ada beberapa upaya perbaikan kualitas udara yang dapat didorong dalam waktu dekat. Selain itu, perencanaan dan implementasi program-program memerlukan koordinasi lintas sektor, sehingga masing masing K/L terkait perlu berkolaborasi mempersiapkan rencana implementasi program secara matang dan cepat.

"Pemprov DKI melalui TransJakarta untuk peningkatan cakupan area dan tingkat pelayanan kendaraan umum di titik titik krusial melalui kendaraan listrik. Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN melalui Pertamina untuk penyediaan BBM rendah sulfur setara standar Euro 4 di DKI pada triwulan dua secara bertahap serta menyiapkan roadmap penyediaan BBM standar Euro 5/6," ucapnya.

Lebih lanjut, Luhut mengungkapkan Kementerian LHK dan Kemenperin diarahkan untuk merumuskan peta jalan akselerasi peningkatan baku mutu emisi kendaraan ke Euro 5/6 yang sesuai dengan kesiapan penyediaan BBM.

Sehingga, seluruh K/L diarahkan untuk mendorong penggunaan KBLBB baik untuk kendaraan operasional K/L ataupun sosialisasi kepada masyarakat.

Sedangkan, Kementerian BUMN diarahkan untuk mengkoordinasi pengembangan infrastruktur dan faktor pendukung penggunaan KBLBB seperti stasiun pengisian daya dan pendanaan.

"KLHK dan Kementerian ESDM bersama PLN untuk perumusan percepatan peningkatan baku mutu emisi pembangkit listrik terutama yang berlokasi di dekat Jabodetabek. KLHK dan Kemenperin untuk perumusan peningkatan baku mutu emisi industri. Serta, Kemenkeu bersama K/L terkait untuk penyiapan analisa dampak ekonomi dan kebutuhan anggaran dari program program di atas," pungkasnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kualitas Udara Buruk Ancam Kesehatan Warga, Butuh Solusi Apa?