Dianggap Salah, Tim Prabowo Mau Utang Jadi KPI Menteri Keuangan

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana menjadikan ketepatan penerbitan utang sebagai indikator kinerja atau key performance indicator (KPI) dari Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, kebijakan itu akan ditempuh karena Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN pemerintah kini berlimpah, akibat strategi front loading penerbitan utang oleh Kementerian Keuangan yang tidak tepat.

Berdasarkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2022 audited yang termuat dalam website Kementerian Keuangan, total SAL pada 2022 telah mencapai Rp 478,95 triliun, naik dari catatan SAL pada 2021 sebesar Rp 337,77 triliun.

SAL yang bertumpuk ini menurutnya bisa dianggap sebagai kerugian dalam pengelolaan keuangan negara, karena uang itu tidak terbelanjakan untuk kegiatan produktif yang menggerakan perekonomian dan hanya mengendap serta menjadi beban biaya baru.

"Karena kalau di korporasi itu bisa mengakibatkan kerugian negara, bisa mengakibatkan kerugian korporasi, yang saya kira itu harus jadi KPI juga ke depan," tutur Eddy dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (11/1/2024).

Kendati begitu, Eddy mengakui strategi front loading utang yang dilakukan saat kondisi perekonomian global tak kondusif memang bisa membuat pemerintah merasa perlu menerbitkan utang lebih awal dalam satu waktu, sebelum suku bunga terus naik dan semakin ketatnya kompetisi penerbitan surat utang antar negara.

Namun, Eddy menekankan, risiko suku bunga yang tinggi dan ketatnya kompetisi penerbitan surat utang antar negara harusnya bisa dikalkulasi secara baik supaya tidak terjadi penumpukan SAL. Sebab, SAL yang tinggi juga menandakan belanja yang dikeluarkan belum maksimal untuk kegiatan produktif.

"Karena ternyata dalam perjalanan tidak demikian sehingga hari ini kita punya SAL yang sangat besar," tegas Eddy,

Ia pun menegaskan, dalam perbandingannya dengan pengelolaan keuangan korporasi, strategi yang keliru dalam penerbitan utang bisa dianggap sebagai bagian dari kerugian korporasi. Maka, ketika ditarik ke dalam strategi pengelolaan keuangan negara, kebijakan front loading yang keliru bisa menimbulkan kerugian negara.

Oleh sebab itu, Eddy mengatakan, pada saat Prabowo nantinya menjadi presiden, strategi penerbitan utang itu akan menjadi bagian dari KPI di Kementerian Keuangan. Tujuannya agar penerbitan utang yang keliru dapat dipertanggungjawabkan oleh si penerbit.

"Jangan sampai nanti kita memiliki hal yang seperti ini tapi tidak ada punishment yang jelas dalam hal ini dan kita akan jadikan tolak ukur ke depannya," ungkapnya.