Ini 'Ketakutan' Ganjar soal Pertahanan RI, Gimana Pak Prabowo?

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, khawatir pertahanan Indonesia dapat mengalami kemunduran jika target pertahanan tidak tercapai hingga tahun 2024 mendatang.

"Kalau kita lihat di 2024 tidak tercapai saya khawatir kita bisa mundur, kita butuh garda samudera untuk Indonesia, dan pertahanan sakti 5.0," ujarnya dalam debat capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Prabowo mengatakan, belanja alutsista bagi pertahanan Indonesia menjadi sebuah investasi. Alutsista tersebut berupa tank, helikopter, hingga pertahanan siber.

"Belanja alutsista itu jadi investasi kita. Heli di PTDI, tank di Pindad, siber ada di PT LAN," tuturnya.

Anggaran Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi salah satu yang terbesar mendapat alokasi anggaran dari APBN 2024 yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.

Kementerian yang mendapat anggaran terbesar tahun depan adalah Kementerian PUPR sebesar Rp147,37 triliun, lalu Kementerian Pertahanan Rp139,27 triliun, Polri Rp117,41 triliun, Kemendikbud Ristek Rp98,99 triliun, Kemenkes Rp90,48 triliun, Kemensos Rp79,21 triliun, dan Kemenag Rp74,07 triliun.

Khusus anggaran Kementerian Prabowo tersebut, menjadi yang memperoleh kenaikan tertinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan itu karena ada perubahan alokasi anggaran yang untuk belanja alutsista dari utang luar negeri menjadi US$25 miliar di tahun 2024 atau naik Rp65 triliun (kurs Rp15.400/US$)

Dikutip dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, anggaran Kementerian Pertahanan itu termasuk untuk penganggaran di tiga matra TNI, yakni TNI angkatan darat, laut, dan udara.

Khusus di Kementerian Pertahanan yang besar-besar seperti diperuntukkan untuk program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan sebesar Rp 22,25 triliun; dan program dukungan manajemen sebesar Rp 2,10 triliun.

Sementara itu, Markas Besar TNI mendapat Rp 10,72 triliun, dengan anggaran untuk program dukungan manajemen menjadi yang terbesar Rp 4,89 triliun, serta program modernisasi alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan Rp 1,44 triliun.

Markas Besar TNI AD mendapatkan jatah Rp 58,14 triliun, yang terbesar untuk program dukungan manajemen Rp 48,08 triliun, serta program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit Rp 6,10 triliun.

Untuk Markas Besar TNI AL mendapatkan porsi Rp 25,96 triliun, dengan kebutuhan terbesar untuk program dukungan manajemen Rp 13,41 triliun, serta program modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarpras pertahanan Rp 8,63 triliun.

Sementara itu, Markas Besar TNI AU mendapatkan alokasi sebesar Rp 18,79 triliun. Terbesar adalah untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 8,71 triliun, serta program modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarpras pertahanan Rp 7,40 triliun.