Pesan Mendag Soal Outlook 2024, Tetap Optimistis dan Waspada!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberikan pandangannya terkait potensi ekonomi di tahun ini, terutama di sektor perdagangan. Menurutnya, di tengah ketidakpastian global tahun 2023, Indonesia tetap berhasil mencatatkan sejumlah capaian signifikan di sektor perdagangan.

Beberapa capaian yang dimaksud adalah keberhasilan pemerintah menjaga inflasi, kembali tercapainya surplus perdagangan sepanjang tahun, hingga kebijakan-kebijakan yang semakin berpihak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri dalam negeri.

"Memasuki 2024, kita menatap optimistis namun tetap waspada terhadap tantangan di masa depan. Prediksi pertumbuhan ekonomi global oleh berbagai organisasi internasional menunjukkan adanya perlambatan. Namun, kinerja perdagangan 2023 memberikan optimisme untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebesar 5,20 persen di 2024. Kunci peningkatan kinerja perdagangan 2024 adalah kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan pers," kata Zulkifli dalam siaran pers, Jumat (5/1/2024).

Selain itu, inflasi diprediksi masih cukup terkendali di kisaran 1,5-3,5 % sesuai target 2024. Dia menegaskan pemerintah akan berupaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekspor nonmigas sesuai target 2,5- 4,5%, meski harga komoditas dunia yang masih landai.

"Ketidakpastian perekonomian dan perdagangan selama 2023 antara lain diwarnai tensi geopolitik, perubahan iklim, serta krisis pangan dan energi. Di tengah kesulitan itu, kami bersyukur data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Desember 2023 sebesar 0,41%. Artinya, pemerintah berhasil mengendalikan persediaan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Natal dan Tahun Baru," kata jelasnya.

Surplus neraca perdagangan untuk periode Januari-November 2023, menurutnya perlu dilihat sebagai sebuah pencapaian di tengah ketidakpastian global. Hingga November, Indonesia mencatat surplus perdagangan US$ 33,63 miliar pada periode Januari-November 2023 .

Pihaknya pun turut berperan dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang melindungi UMKM dan hak konsumen. Hal tersebut diwujudkan antara lain melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Selain itu, Kemendag juga menjalankan pemusnahan pakaian bekas (thrifting).

Inflasi 2023 Terendah 20 Tahun Terakhir

Zulkifli menyampaikan, inflasi 2023 tercatat sebesar 2,61%. Hal tersebut menunjukkan, inflasi masih terkendali dan dalam sasaran inflasi 2-4%. Inflasi 2023 bahkan merupakan inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir (1999-2024) di luar masa pandemi.

Dia mengatakan salah satu amanat Presiden Joko Widodo kepadanya adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng. Hal tersebut berhasil dicapai karena sepanjang 2023, program Minyak Goreng Rakyat telah menyalurkan minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sebanyak 3,26 juta ton.

Minyak goreng tersebut disalurkan dengan rata-rata komposisi minyak curah 64% berbanding MINYAKITA 36%. Merek MINYAKITA pun digunakan berbagai produsen dan pengemas dan telah tersalurkan ke 34 provinsi sepanjang 2023.

Zulkifli mengatakan, upaya stabilisasi harga minyak goreng dan bapok lainnya sepanjang 2023 turut berkontribusi meredam laju inflasi di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tingginya tingkat inflasi negara-negara di dunia. Sepanjang 2023, Kemendag berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan bapok dengan turun langsung ke pasar-pasar dan memantau secara intensif.

Pemantauan bapok sepanjang 2023 dilakukan menggunakan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag ke 679 pasar di 503 kabupaten dan kota. Khusus beras, Kemendag bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk mengakselerasi pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kemendag juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memastikan transportasi bapok dapat ditanggulangi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Kemendag bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian RI memastikan kelancaran distribusi bapok selama arus pergerakan lalu lintas Natal dan Tahun Baru. Kemendag juga mengawasi distribusi bapok dengan melibatkan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk mencegah upaya spekulasi dalam momentum Natal dan Tahun Baru," kata Zulkifli.

Selain itu, Kemendag juga membantu menggerakkan warung-warung masyarakat melalui program Seribu Warung Bantu Rakyat. Fasilitasi tersebut diberikan melalui kemitraan dengan pelaku usaha yang mendukung penerapan ekosistem empat pilar peningkatan kapasitas UMKM yang didukung elemen UMKM itu sendiri, ritel modern, pembiayaan, serta niaga elektronik.

Sementara itu, kinerja ekspor Indonesia pada 2023 turut berkontribusi signifikan terhadap momentum pemulihan Indonesia yang masih berjalan. Pada triwulan III-2023, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh mendekati 5% (YoY). Pertumbuhan ini didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06% (YoY) seiring dengan kenaikan mobilitas yang terus berlanjut, daya beli masyarakat yang stabil, dan keyakinan konsumen yang masih tinggi.

Neraca perdagangan Indonesia periode Januari-November 2023 yang tercatat surplus US$ 33,63 miliar masih terhitung tinggi meskipun nilai ini turun US$ 16,91 miliar dibanding tahun lalu. Neraca perdagangan Indonesia pun tercatat tetap surplus selama 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia selama Januari-November 2023 adalah sebesar US$ 236,41 miliar. Nilai ekspor nonmigasnya sendiri tercatat sebesar US$ 221,96 miliar. Tiga negara tujuan utama ekspor nonmigas kita adalah Tiongkok, Amerika Serikat (AS), dan India," ungkapnya.

Sementara itu, impor secara kumulatif selama Januari-November 2023 mencapai US$ 202,78 miliar atau turun 6,80% (YoY). Nilai impor nonmigas Indonesia pada periode tersebut adalah US$ 170,32 miliar dengan tiga negara asal impor nonmigas utama Tiongkok, Jepang, dan Thailand.

Dia menegaskan , Kemendag terus mendorong kinerja ekspor melalui kemudahan dan kepastian hukum. Pada 2023, Kemendag menerbitkan dua Permendag mengenai ekspor. Keduanya adalah Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Selain itu, Kemendag mendorong pemberian stimulus bagi pelaku usaha dan eksportir untuk kemudahan ekspor dengan menghapus biaya pembelian Formulir Surat Keterangan Asal (SKA). Ketentuan ini diatur dalam Permendag Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia.

Sementara itu, terkait impor, Kemendag menata kembali kebijakan impor berupa pengawasan impor dari post-border ke border. Diatur pula relaksasi atau kemudahan impor barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ketentuan-ketentuan ini tertuang dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. "Impor ditata dan ekspor dipermudah karena kita ingin melindungi UMKM dan industri dalam negeri," kata Zulkifli.

Upaya Buka Pasar Baru dan Promosi Perdagangan

Zulkifli mengatakan, untuk meningkatkan efektivitas perdagangan Indonesia di tengah perlambatan ekonomi, Indonesia menjalin beberapa perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra. Perjanjian perdagangan akan berkontribusi menciptakan pasar baru untuk meningkatkan ekspor.

"Pada 2023, kita telah membuka akses pasar sebagai upaya menciptakan pasar baru. Presiden perintahkan agar tidak tergantung pada pasar tradisional," kata dia.

Terdapat tiga perjanjian yang diimplementasi pada 2023. Perjanjian Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) diimplementasikan per 1 September 2023. Selain itu, perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indonesia-Korea CEPA diimplementasikan per 2 Januari 2023.

Sementara itu, beberapa perjanjian perdagangan yang telah diselesaikan pada 2023 adalah Protokol Pertama Perubahan ASEAN-Hong Kong FTA (AHKFTA) dan Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Ditandatangani pula sejumlah perjanjian perdagangan yaitu Indonesia- Malaysia Border Trade Agreement (BTA), International Coffee Agreement (ICA) 2022, dan Protokol Kedua Perubahan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

Pada 2023, Indonesia mendapatkan mandat untuk menjadi tuan rumah ASEAN atau memegang Keketuaan ASEAN 2023. Keketuaan Indonesia di ASEAN juga memberikan capaian penting di bidang perdagangan dengan penyelesaian tujuh prioritas ekonomi ASEAN.

Menurutnya, misi dagang berperan dalam promosi ke pasar-pasar tujuan ekspor nontradisional. Misi dagang ke Arab Saudi pada Januari 2023 telah menghasilkan kontrak kerja sama senilai US$ 155,7 juta. Misi dagang ke Mesir pada Mei 2023 juga berhasil membukukan potensi transaksi senilai US$ 859 juta.

Perdagangan Digital dan Perlindungan Konsumen

Dalam beberapa tahun terakhir, niaga elektronik (e-commerce) menunjukkan potensi besar untuk berkontribusi dalam perekonomian. Nilai transaksi niaga elektronik sepanjang 2022 sebesar Rp476,3 triliun dan tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp533 triliun. Untuk mendukung potensi pertumbuhan niaga elektronik, Kemendag telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemendag juga menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 yang mengatur Positive List atau barang-barang jadi asal luar negeri dengan harga di bawah US$ 100 per unit yang boleh diperdagangkan melalui platform niaga elektronik lintas negara berupa empat komoditas yaitu musik, perangkat lunak, buku, dan film.

"Kemendag berkolaborasi dengan pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan niaga elektronik Indonesia melalui Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Harbolnas 2023 mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp25,7 triliun, meningkat Rp 2,9 triliun dibandingkan Harbolnas 2022," ungkapnya.

Sepanjang 2023, Kemendag pun telah mengawasi 1.061 pelaku usaha. Pengawasan tersebut terdiri atas 497 pelaku usaha hasil pengawasan kegiatan perdagangan dan 564 pelaku usaha hasil pengawasan post-border. Merespons maraknya peredaran barang yang dilarang impornya sesuai ketentuan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, pada 2023 Mendag Zulkifli Hasan memimpin langsung pemusnahan pakaian dan alas kaki bekas asal impor senilai Rp174,81 miliar.

Perlindungan konsumen juga diberikan untuk perdagangan komoditas, dalam hal ini aset kripto. Pada periode Januari-November 2023, total nilai transaksi kripto tercatat sebesar Rp122 triliun. Sedangkan, pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan bursa ada sebanyak 32 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang sedang dalam proses uji kelayakan dan kepatutan untuk mendapatkan izin sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Bappebti.

"Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan atau UU P2SK, kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto akan beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappebti tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk segera difinalisasi," ungkap Zulkifli Hasan.

Sebagai sistem inovasi perdagangan, Kemendag telah meluncurkan Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia pada 13 Oktober 2023 untuk pasar lokal dan bersifat sukarela. Tujuan Bursa CPO adalah membentuk harga acuan CPO yang transparan, kredibel, dan real-time, sehingga dapat menjadi acuan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE).

Selain Bursa CPO, Kemendag juga telah meresmikan Bursa Kripto pada 17 Juli 2023 dengan PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Futures Exchange (CFX) sebagai pengelola bursa aset kripto Indonesia.

Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Terkait tata kelola pemerintahan, Kemendag mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk semakin mewujudkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, Kemendag telah menjalankan reformasi birokrasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, efektivitas pengendalian korupsi untuk menerapkan pengelolaan risiko korupsi, dan strategi pencegahan korupsi.

"Catatan awal tahun ini mungkin belum bisa menggambarkan seluruh kinerja Kemendag. Namun, inilah catatan besar dari capaian sepanjang 2023 sebagai optimisme dari sektor perdagangan untuk menyambut 2024. Kami akan terus proaktif, responsif, dan antisipatif terhadap dinamika perekonomian dan perdagangan global dengan mengeluarkan berbagai strategi kebijakan," pungkas Zulkifli Hasan.