Bansos Jokowi Dikritik Berbau Politik, Moeldoko Bela Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Program Bantuan Sosial (bansos) pemerintah dikritik karena dianggap menguntungkan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Pemilu 2024. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab program bansos dilakukan untuk menjawab permasalahan harga beras yang mahal.

"Begini ya. Program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu sebelum, jauh sebelum Mas Gibran menjadi calon wakil presiden," kata Moeldoko mengutip keterangan resmi, Rabu (3/1/2024).

Menurut Mantan Panglima TNI ini program jaminan sosial ini sudah lama digagas oleh pemerintah. Seperti program bansos beras 10 kilogram sudah digagas sejak April 2023 lalu.

Dari program bansos 3 bulan pertama penyaluran juga diklaim mampu mengendalikan tingkat inflasi saat itu, karena mengurangi beban masyarakat miskin.

"Presiden melihat harga beras ini dalam kondisi tinggi, stabil tinggi, untuk itu perlu ada bantuan kepada masyarakat miskin," kata Moeldoko.

Moeldoko menegaskan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan Pemilu atau Pilpres. Sebab, bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.

"Ndak ndak, ndak akan menghentikan nanti akan ada lagi pada Januari - Februari - Maret. Setelah itu ada lagi rencana gelombang selanjutnya," katanya.

"Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya," sambung Moeldoko.

Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kemenkeu, dan data dari Kemenko PMK.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah jadi komoditi berbau politik.

"Sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statemen seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan," kata Ganjar mengutip Detikcom, usai blusukan di Pasar Kebon Agung, Ngemplak, Boyolali, Sabtu (30/12/2023).

Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).