Tegas! Sri Mulyani Beri Jawaban Menohok Isu Politisasi Bansos

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah anggaran bantuan sosial (Bansos) yang dianggarkan pada APBN 2024 mencapai Rp 496 triliun. Dia mengatakan angka tersebut naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.

"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di kantornya, Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Baca: Siap Disebar! Ini Cara Cek Penerima BLT Jokowi Rp600 Ribu

Sri Mulyani mengatakan realisasi dari anggaran untuk bansos itu akan terus dimonitor. Dalam realisasinya, kata dia, penggunaan Bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang ada.

Sri Mulyani memberikan penjelasan tentang bansos ketika program kesejahteraan itu mendapatkan sorotan. Kemarin, Presiden Jokowi baru saja merilis bansos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berjudul mitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima.

Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp 600 ribu. Jumlah uang itu sebenarnya diberikan untuk periode bulan Januari-Maret, namun pemerintah Jokowi memutuskan pemberian akan dilakukan sekaligus pada Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu.

Foto: Bansos beras Badan Ketahanan Pangan di RT 10/20 Kamal Kalideres (CNBC Indonesia/Suhendra) Bansos beras Badan Ketahanan Pangan di RT 10/20 Kamal Kalideres (CNBC Indonesia/Suhendra)

Inilah yang membuat sejumlah pengamat khawatir bansos akan digunakan untuk kepentingan menggaet pemilih dalam kontestasi pemilihan presiden.

"Jadi ini semuanya sudah ada di APBN, sudah menjadi program, silahkan, karena ini dalam kontestasi politik, ini adalah dipresentasikan dalam konteks pelaksanaan APBN," terangnya.

Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa bansos merupakan program yang memang sudah dianggarkan dalam APBN.

"Saya ingin menekankan pada teman-teman media, bansos itu adalah instrumen dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan dan sesudah menjadi undang-undang dia menjadi instrumen negara bersama," kata dia.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah terus memperbarui sumber-sumber data penerima tersebut agar lebih tepat sasaran. Termasuk dengan memasukkan data tambahan dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem.

Baca: Jokowi Rajin Tebar Bansos ke Warga RI, Sri Mulyani Buka Suara

"Untuk berbagai bantuan sosial nanti kami akan bisa jelaskan secara terpisah karena APBN cukup banyak programnya, nanti kalau saya menjelaskan di sini nanti teman-teman KSSK jadi ini kok kaya konferensi pers APBN, jadi nanti akan saya jelaskan," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali merilis bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) berjudul mitigasi risiko pangan. BLT ini akan digelontorkan untuk 18,8 juta penerima dengan total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 11,2 triliun. Bansos disiapkan sebanyak Rp 200 ribu per bulan mulai dari Januari-Maret, akan tetapi penyalurannya akan langsung dilakukan sebanyak Rp 600 ribu pada Februari, yang artinya bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Presiden 2024.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Siap-Siap! 1,4 Juta Keluarga Dapat Hadiah Ini dari Jokowi