Target Tax Ratio 23% Prabowo-Gibran Bikin Bahaya, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah pengamat pajak menilai target tax ratio 23% yang dicanangkan pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terlampau tinggi. Ada bahaya ekonomi di balik target ambisius tersebut.

Ekonom Senior Anggito Abimanyu mengatakan target rasio perpajakan 23% itu tidak rasional, terlepas dari bagaimanapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio perpajakan ini.

"Apakah 23% rasional? Ya tidak rasional. Apakah dihitung dari pajak pusat atau keseluruhan itu sudah tidak rasional," kata Anggito dikutip pada Jumat, (29/12/2023).

Anggito mengatakan pasangan Prabowo-Gibran juga belum memaparkan bagaimana strategi untuk mengejar target rasio perpajakan tersebut. Dia bilang ada beberapa cara yang lazim digunakan untuk menaikkan penerimaan pajak, di antaranya menambah obyek atau subyek pajak atau dengan meningkatkan tarif.

Baca: Waspada Tren Surplus RI Menciut di Akhir Tahun, Ini Pemicunya

Dia menilai upaya untuk menaikkan tarif maupun obyek pajak itu bukan tanpa efek samping. Menurut dia, target rasio perpajakan hingga 23% itu sangat mungkin tercapai. Akan tetapi, pajak yang terlalu tinggi justru akan berdampak buruk pada perekonomian. Dia mengatakan pajak yang terlampu besar akan mengurangi pendapatan yang bisa dibelanjakan oleh wajib pajak perorangan maupun badan.

"Jadi pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, tapi itu mengganggu perekonomian," ujar Anggito.

Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran memasang target rasio perpajakan hingga 23% di dalam visi-misinya. Target perpajakan ini juga sempat disinggung dalam debat cawapres yang dihelat Jumat (22/12/2023). Mulanya, cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menyebut bahwa target tax ratio 23% dari PDB yang dipatok Prabowo-Gibran tidak masuk akal.

Menjawab Mahfud, Gibran mengatakan dirinya dan Prabowo tidak akan lagi menggunakan strategi 'berburu di kebun binatang' untuk meningkatkan rasio perpajakan ini. Gibran mengatakan akan melakukan ekstensifikasi dengan cara memperbanyak pembukaan usaha, sehingga jumlah wajib pajak juga ikut bertambah.

"Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya, kita tanami binatangnya, kita gemukkan," tegas Gibran.

Baca: Capres Mau Pisahkan Pajak dari Kemenkeu, Jokowi Saja Gagal

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal pesimistis target rasio perpajakan itu bisa tercapai dalam satu periode kepemimpinan Presiden yang hanya 5 tahun. Menurut dia, target tersebut bisa saja dicapai, namun dengan cara 'mengejar-ngejar' para wajib pajak. Faisal menilai cara tersebut justru akan kontradiktif dengan keinginan Gibran untuk mengembangkan dunia usaha di Indonesia.

"Kalau mau dipaksakan justru khawatir seperti jadinya ngejar-ngejar, ide Gibran mengembangkan pelaku usaha terlebih dahulu lalu dikenai pajak jadi agak kontradiktif," kata dia.

Dia mengatakan para capres-cawapres harus berhati-hati dalam memasang target perpajakan ini. Menurut dia, target penerimaan pajak yang terlalu tinggi memiliki efek samping ke kondisi ekonomi dan pelaku usaha.

"Kita perlu hati-hati menaruh target yang tinggi, bukan berarti tidak bagus, tapi apakah itu kemudian realistis dan efek sampingnya kalau dipaksakan malah bisa backfire pada perekonomian dan pelaku usaha," kata dia.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tim Prabowo-Gibran Singgung Defisit APBN 6%, Ada Apa?