Menteri Trenggono Gandeng Kantor Zulhas Perjuangkan Ikan RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan kantor Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan ihwal pemberlakuan kebijakan tarif yang tinggi untuk produk hasil perikanan Indonesia oleh Uni Eropa (UE).

"Kita berkoordinasi terus dengan Kementerian Perdagangan, untuk kita berjuang supaya sektor perikanan kita ini tidak dikenakan (tarif tinggi)," kata Trenggono saat ditemui di Ecovention Ancol Jakarta, Kamis (14/13/2023).

Sebab, menurutnya, sektor perikanan masih masuk ke dalam kelompok pertanian. Sehingga jika terjadi sesuatu di sektor perikanan, maka itu akan berdampak ke sektor pertanian.

"Karena ini masih masuk dalam kelompok pertanian. Jadi kalau ada sesuatu yang di perikanan, pertanian kita terdampak," tukasnya.

Baca: Polemik Nelayan RI Serbu Australia, Trenggono Lakukan Ini

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistyo mengatakan, saat ini Uni Eropa masih memberlakukan kebijakan tarif yang tinggi untuk produk hasil perikanan Indonesia.

Namun, lanjut Budi, Indonesia memiliki Generalized System of Preferences (GSP) atau kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima, sehingga tarif bea masuk produk Indonesia ke Uni Eropa menjadi sedikit lebih turun dibandingkan dengan tarif normalnya.

"Produk Indonesia masih (kena pajak tinggi). Tapi kan kita punya GSP ya. Jadi agak sedikit turun dibandingkan dengan yang biasa, yang normal tarif," ungkap Budi saat ditemui di Cold Storage 1000 Ton Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).

"Misalnya, untuk tuna itu kalau normal tarifnya 24%, kita dapat 20,5%. Itu kita mendapatkan preferensi tarif dari Uni Eropa, sehingga untuk negara-negara seperti Indonesia (negara berkembang) mendapatkan itu," tambahnya.

Baca: Duh! Ikan RI Kena Pajak Tinggi di Eropa, KKP Mau Lakukan Ini

Meski demikian, Indonesia tidak mudah puas diri mendapatkan pengurangan tarif. Untuk itu, rencana ke depannya KKP akan terus mendorong Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), sehingga diharapkan nantinya tarif bea masuk tersebut bisa menjadi 0%.

"Jadi rencana ke depan kita ada IEU-CEPA, mudah-mudahan jadi 0% nantinya. Pertahankan diskusi (salah satu upayanya). IEU-CEPA kan perundingan gak bisa sekali dua kali, harus terus menerus," terang Budi.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cerita Menteri KKP Ditugasi Jokowi Bikin 'Bensin Baru'