BPS Update Perhitungan Data Inflasi Mulai Januari 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemutakhiran data untuk mengukur besaran inflasi atau deflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dirilis setiap bulannya. Pemutakhiran ini dilakukan agar IHK dapat menyajikan data-data yang lebih akurat. 

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, angka inflasi yang akan diumumkan pada Februari 2024 mendatang akan mengacu pada metode Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 atau berubah dari metode yang digunakan sebelumnya, yaitu SBH 2018.

Amalia menjelaskan, SBH 2022 merupakan survei pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan (urban area) dan pedesaan (rural area) untuk mendapatkan pola konsumsi masyarakat sebagai bahan penyusunan diagram timbang dan paket komoditas yang baru dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Menurutnya, pandemi Covid-2019 melahirkan pola konsumsi yang berbeda dengan memperhitungkan pengeluaran belanja masyarakat pada marketplace atau e-commerce. BPS memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara periodik (mingguan, dwimingguan, dan bulanan) di beberapa kabupaten kota, di pasar tradisional, modern, outlet, dan pasar online.

"Nanti mulai angka Januari 2024 yang akan kami rilis 1 Februari 2024 akan menggunakan SBH dengan tahun dasar 2022. Jadi penting sosialisai ini sebagai indiksator dalam mengevaluasi kineerja dari waktu ke waktu. Kami meyakini terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat dari SBH 2022 dengan 2018. Penting bagaimana kita memotret pola konsumsi masyarakat terkena setelah pandemi covid," ujarnya di kantor BPS Jakarta, Selasa (12/12).

Amalia menjabarkan, beberapa faktor penting dalam pemutakhiran tahun dasar diantaranya, adanya perubahan pola konsumsi masyarakat akibat peruahan teknologi hingga perubahan perilaku. Cakupan SBH 2022 mencakup perubahan pola konsumsi masyarakat di 150 kabupaten kota.

"Dengan SBH 2022 ini sekaligus tahun depan kami pastikan BPS bisa menyampaikan data inflasi provinsi yang jumlahnya sesuai saat ini bukan lagi 34 provinsi tapi mencakup 38 provinsi sesuai kondisi atau fakta yang kita miliki saat ini," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, pada SBH 2022 juga mempertimbangkan pola konsumsi penduduk pasca pemulihan dari pandemi Covid-19. "Artinya 2 tahun ini sudah melalui saat krisis dan kembali menuju pola konsumsi yang normal," ucapnya.

Amalia menambahkan, dengan tambahan wilayah cakupan baru menjadi sebanyak 60 kabupaten, maka sample SBH tahun 2022 menjadi 240 ribu sampel rumah tangga. Hasilnya paket komoditas yang mencakup dalam perhitungan IHK ini menjadi 847 komoditas.

"Ini menggambarkan, mencapture lebih baik dalam menangkap pola komsumsi masyarakat akibat perubahan teknologi, tren, perilaku, pendapatan, selera dna perubahan lainnya," sebutnya.

"Pemutakhiran IHK berbeda dari tahun dasar sebelumnya. Jika seblumnya dilakukan level nasional dan kabuptem kota, maka IHK 2022 ini akan kami di level provinsi 38 provinsi sehinga nanti ada inflasi provinsi," pungkasnya.