Anies: APBN Bocor, RI Butuh Badan Penerimaan Negara

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Presiden Anies Baswedan bertekad untuk membereskan masalah kebocoran penerimaan negara jika dirinya memenangi Pilpres 2024. Dia akan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) yang mengatur perihal pajak dan bea cukai.

Hal ini dipaparkannya dalam acara Dialog APINDO Capres 2024 yang diadakan di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Anies mengungkapkan adanya kebocoran yang selama ini di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam analisa timnya, jumlah kebocoran tersebut sangat fantastis. Namun, dia tidak mengungkapkan berapa jumlahnya.

"Sebuah tim menggambarkan lost of revenue yang angkanya fantastis, ini harus dikoreksi dengan jangka pendek," tegasnya.

Oleh karena itu, dia yakin solusinya adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN), di mana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan.

"Kami lihat perlu ada Badan Penerimaan Negara yang beda dengan treasury," kata Anies. Selanjutnya, dia bertekad untuk membereskan praktek bad governance di aspek penerimaan. Menurutnya, korupsi di aspek belanja harus dimonitor.

"Tapi menyelamatkan pemasukan dari persoalan bea cukai, perpajakan, itu bocor-bocor di situ tidak boleh ditolerir," terang Anies.

Dia menilai cara mengatasi hal ini adalah dengan menempatkan orang terbaik dan pemanfaatan teknologi. Dia yakin teknologi dapat menyelamatkan potensi dan kehilangan penerimaan negara.

Sebagai catatan, wacana memisahkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan pernah diungkapkan oleh Capres Prabowo Subianto. Prabowo berjanji untuk memperbaiki perpajakan Indonesia jika terpilih menjadi presiden Indonesia, termasuk dengan meningkatkan rasio pajak serta memisahkan instansi perpajakan.

Dalam catatan Prabowo, rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau tax ratio to GDP Indonesia ada di angka 9,1%. Angka tersebut jauh di bawah Kamboja (18,4%) dan Vietnam (12,3%). Menteri Pertahanan tersebut menjelaskan tax ratio Indonesia seharusnya jauh lebih baik bila ada manajemen perpajakan yang lebih baik, termasuk di sistem teknologinya.