Beda Menteri PANRB & Sri Mulyani Soal Uang Pindah PNS ke IKN

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran pemindahan para aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN) masih misteri, meskipun jadwal pemindahannya sudah diagendakan secara bertahap mulai Maret-Agustus 2024 untuk tahap pertama.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, anggaran pemindahan para ASN ke IKN sudah masuk ke masing-masing instansi di kementerian atau lembaga (K/L) pada 2024.

"Sudah dianggarkan di K/L masing-masing, melekat bagi mereka yang akan dipindahkan," kata Anas saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, seusai acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11/2023).

Meski begitu, Anas mengaku tak mengetahui besaran anggaran itu untuk tiap K/L, sebab tergantung jumlah ASN yang akan di pindahkan di K/L yang bersangkutan, termasuk mulai dari jumlah pejabat eselon I maupun eselon II nya.

"Tergantung, tentatif, tergantung berapa eselon I nya, berapa eselon II nya yang dipindah. Aku belum tahu ya karena setiap K/L beda-beda," tegas Anas.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa anggaran pemindahan ASN di tiap K/L itu belum ada. Ia pun meminta detail penjelasan ke Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata.

Menurut Isa, anggaran itu belum ada meskipun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA 2024 sudah dibagikan ke masing-masing pimpinan K/L, karena pembicaraan benefit bagi ASN yang pertama dipindah ke IKN belum tuntas dibicarakan.

"Kita belum membahas secara detail ya benefitnya apa dan sebagainya, saya rasa masih digodok oleh teman-teman di Kementerian PANRB ya, tentunya nanti saat mereka sudah mulai setengah siap pasti didiskusikan dengan kami," tegas Isa.

Meski begitu, ia mengakui, anggaran pemindahannya akan diserahkan ke K/L masing-masing nantinya. Penganggaran itu pun menunurutnya akan segera dibahas sebelum eksekusi pemindahan pada Maret 2024, melalui penyerahan tambahan anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tiap K/L nya berapa kita juga belum ada ini, selalu berubah tuh, angka-angkanya berubah terus. Jadi, belum ada di K/L, tapikan bu menteri sebagai bendahara umum negara kan nanti bisa memberikan alokasi tambahan ya," ucap Isa.

Adapun total ASN yang akan dipindahkan pemerintah pada tahap pertama sebanyak 16.990 orang, termasuk dari unsur TNI dan Polri, berdasarkan catatan Kementerian PANRB . Rinciannya 11.274 ASN dari 35 kementerian dan lembaga yang akan pindah dan personel TNI dan Polri 5.716 orang.

Keseluruhan ASN yang akan dipindahkan pada periode 2024-2045 sebanyak 100.023 orang berdasarkan perhitungan Bappenas. Terdiri dari pejabat negara 956 orang, jabatan pimpinan tinggi 3.264 orang, dan jabatan fungsional terdapat 95.803 orang.