Saling Sanggah Anies, Bahlil & Istana Soal IKN Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritik proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Anies menilai IKN yang dimaksudkan untuk pemerataan ekonomi justru akan memicu ketimpangan pembangunan. Menurutnya pemerataan Indonesia seharusnya dilakukan dengan mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun kota baru di tengah hutan.

"Membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung," kata Anies, Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, dikutip Rabu (29/11/2023).

"Nah, kami di sini melihat problem karena itu ini harus dikaji secara serius. Tujuan kita adalah Indonesia yang setara dan merata. Menurut kami, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia," ujarnya.

Pihak istana menanggapi kritik yang dilontarkan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1 Anies Baswedan terkait pemindahan ibu kota ke Nusantara. Menurutnya hal itu merupakan hal biasa di tahun politik.

"Negara kita demokrasi, dan kita tahu saat ini masa kampanye pemilu jadi ada pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, dikutip Rabu (29/11/2023).

Adapun, pemindahan Ibu Kota sudah tertuang dalam undang-undang, dimana pembentukan aturan itu juga sudah ada kesepakatan politik.

"Yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan UU IKN dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate, mempunyai legitimasi dan juga legalitas karena sudah menjadi undang-undang. itu aja," kata Ari.

Balasan kritik juga datang dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Mantan Ketua Hipmi ini memastikan pemindahan ibu kota ini sudah disepakati secara politis di DPR. Bahkan partai PKB yang menjadi bagian koalisi AMIN juga menyetujui.

"Apa yang mau dikritik itu kan PKB (bagian koalisi AMIN) juga setuju, itu kan undang-undang. Jadi kita itu di negara ini berjalan harus berdasarkan undang-undang," kata Bahlil di Istana Kepresidenan.

Ini bukan kali pertama Anies serang kebijakan Jokowi. Pada September lalu, Anies pernah mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait dengan persoalan hukum di Indonesia.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemerintah harus mengedepankan good governance, melihat maraknya kasus korupsi saat ini.

"Kita semua menyadari kalau negeri ini akan maju apabila aktivitas perekonomian, aktivitas sosial, aktivitas budaya itu semua kita topang dengan kepastian hukum, rule of law. Hari ini kalau kita lihat banyak sekali praktik di dalam pemerintahan yang tidak mengedepankan good governance. Harus dibereskan, ujungnya kita kenal dengan istilah korupsi," ungkap Anies.

Soal kepastian hukum, dia melihat kalangan dunia usaha lebih suka menandatangani perjanjian investasi di Singapura, bukan di Jakarta. Padahal mereka berinvestasi di Indonesia.

Banyak dunia usaha yang berkiprah di Indonesia dari internasional mereka memilih tidak menandatangani kontraknya di Jakarta. Alih-alih memilih Jakarta, investor malah melirik negeri Jiran, Singapura.

"Mereka memilih menandatangani kontraknya di Singapura," ucap Anies.

Akibatnya, ketika bisnis bermasalah, Anies bilang ketika perjanjian tersebut bermasalah maka penyelesaiannya tidak menggunakan sistem hukum di Indonesia, tetapi Singapura. Menurutnya, investor tidak percaya bisa mendapatkan keadilan apabila menggunakan sistem hukum Indonesia.

"Kenapa? Supaya apabila ada persoalan hukum maka tidak menggunakan hukum di Indonesia tetapi menggunakan hukum Singapura dan Pengadilan Singapura. Kenapa? karena mereka tidak percaya di sini mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya," tutur Anies.

Oleh karena itu, Anies menilai permasalahan hukum ini harus diperbaiki dan perbaikan ini akan dia lakukan jika terpilih menjadi pemimpin Indonesia ke depan.