Istana Buka Suara Soal Kritik Anies ke IKN Jokowi, Simak!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pihak istana menanggapi kritik yang dilontarkan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1 Anies Baswedan terkait pemindahan ibu kota ke Nusantara. Menurutnya hal itu merupakan hal biasa di tahun politik.

"Negara kita demokrasi, dan kita tahu saat ini masa kampanye pemilu jadi ada pendapat politik, janji politik itu pasti akan muncul ya," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Selasa (28/11/2023).

Baca: Anies Kritik Proyek IKN Jokowi, Bahlil Beri Respons Menohok

Namun Ari menjelaskan pemindahan Ibu Kota sudah tertuang dalam undang-undang, dimana pembentukan aturan itu juga sudah ada kesepakatan politik.

"Yang kita harus ingat bahwa sudah ada kesepakatan politik yang terkait dengan UU IKN dan itu menjadi sesuatu yang menjadi pegangan kita bersama karena itu sudah legitimate, mempunyai legitimasi dan juga legalitas karena sudah menjadi undang-undang. itu aja," kata Ari.

Senada, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga mengatakan pemindahan ibu kota ini sudah disepakati secara politis di DPR. Bahkan partai PKB yang menjadi bagian koalisi AMIN juga menyetujui.

"Apa yang mau dikritik itu kan PKB (bagian koalisi AMIN) juga setuju, itu kan undang-undang. Jadi kita itu di negara ini berjalan harus berdasarkan undang-undang," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Senin (27/11/2023).

Baca: Bagaimana Nasib IKN Jokowi di Tangan Anies dan PKS?

Sebelumnya, Sebelumnya, dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Anies mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurutnya, pembangunan IKN tidak menghasilkan pemerataan dan berpotensi menciptakan ketimpangan.

"Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," beber eks Gubernur DKI Jakarta ini.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, pemerataan Indonesia seharusnya dilakukan dengan mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun kota baru di tengah hutan.

"Membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung," kata Anies.

"Nah, kami di sini melihat problem karena itu ini harus dikaji secara serius. Tujuan kita adalah Indonesia yang setara dan merata. Menurut kami, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia," pungkasnya.

(emy/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anies Akhirnya Jawab Sikapnya Soal Nasib Proyek IKN Jokowi