Anies Kritik Proyek IKN Jokowi, Bahlil Beri Respons Menohok
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kritikan yang dilontarkan Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengenai pemindahan Ibu Kota ke Nusantara.
Sebelumnya, Anies menyebut pemindahan ibu kota akan memicu ketimpangan publik.
"Apa yang mau dikritik itu kan PKB (bagian koalisi AMIN) juga setuju, itu kan undang-undang. Jadi kita itu di negara ini berjalan harus berdasarkan undang-undang," kata Bahlil, Senin (27/11/2023).
Selain itu, menurutnya dalam koalisi pemenangan pasangan calon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah setuju dengan pemindahan ibu kota.
"AMIN itu kan juga PKB-kan, dan itu adalah undang-undang dan sekarang IKN jalan itu merupakan kewajiban, apa yang menjadi masalah?" tanya Bahlil.
Selain itu, menurut Bahlil adanya kritikan mengenai IKN saat ini belum akan mengganggu rencana investor untuk menanamkan modal.
"Nggak, mungkin mengganggu pasangan AMIN kali, investor enggak," kata Bahlil.
Sebelumnya, dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Anies mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menurutnya, pembangunan IKN tidak menghasilkan pemerataan dan berpotensi menciptakan ketimpangan.
"Ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya," beber eks Gubernur DKI Jakarta ini.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, pemerataan Indonesia seharusnya dilakukan dengan mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun kota baru di tengah hutan.
"Membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung," kata Anies.
"Nah, kami di sini melihat problem karena itu ini harus dikaji secara serius. Tujuan kita adalah Indonesia yang setara dan merata. Menurut kami, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di Indonesia," pungkasnya.
(fab/fab)