Bahlil Beri Sinyal Kuat RI Segera Nambah 10% Saham Freeport

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

27 November 2023 18:05

Foto: Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia, di hari kedua acara Orasi Ilmiah Transformasi Ekonomi Melalui Hilirisasi dengan Kearifan Lokal yang di selenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM dan PT Freeport Indonesia di Universitas UI Depok dan ITB Bandung, Jawa Barat. (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bakal mengumumkan nilai penambahan 10% saham porsi pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam waktu dekat. Dipastikan, nilainya tidak akan besar.

"Freeport itu penambahan saham 10% tidak ada dibayar valuasi, sekecil mungkin itu pasti akan lebih murah banget, angkanya itu saya akan umumkan 2 minggu lagi, kalian tunggu 2 minggu lagi," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Seperti diketahui, penambahan saham 10% Pemerintah Indonesia di PTFI merupakan salah satu syarat untuk perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pertambangan setelah tahun 2041 mendatang. Melalui Holding BUMN Tambang MIND ID, maka penambahan 10% saham Indonesia di perusahaan milik Amerika Serikat itu menjadi 61%.

Tidak hanya itu, PTFI juga akan membangun fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral mentah (smelter) di Fak-Fak, Papua Barat.

"Pembangunan Smelter di Papua serta penambahan saham pemerintah 10% merupakan bagian dari perpanjangan IUPK PTFI," ujar VP Corporate Communication PTFI Katri Krisnawati kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Selain itu, dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, juga menemui CEO Freeport McMoran Ricard Adkerson. Dalam pertemuan itu turut dibahas mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia, hingga perpanjangan izin tambang.

"Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir," kata Jokowi kepada Ricard Adkerson, dalam keterangan, Selasa (14/11/2023).

Presiden Jokowi pun berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.

"Selesai di akhir bulan ini," pungkasnya.