Masa Depan Sawit RI Terancam, Pemerintah Diminta Lakukan Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Demi menangkal berbagai kampanye negatif, serta memastikan keberlanjutan sektor kelapa sawit di Tanah Air, pemerintah RI menyusun standar kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Dengan menerapkan ISPO artinya produk CPO yang digunakan dan diekspor telah memenuhi berbagai persyaratan dan standar, dari aspek hulu ke hilir yang telah ditetapkan.

ISPO juga menjadi salah satu persyaratan legal bagi pekebun untuk memenuhi ketentuan antideforestasi Uni Eropa (UE) terhadap produk sawit. Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan pada dasarnya posisi pemerintah menolak EUDR karena tidak melibatkan secara formal dalam pertemuan di sana untuk membahas EUDR. Posisi ini harus dihormati mengingat proposal EU cenderung merugikan. Sehinga, ini menjadi sikap tegas pemerintah dan menjadi pembelajaran untuk masa depan sawit RI.

Sedangkan Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk D. Agus Purnomo mengatakan ISPO setara dengan sertifikasi keberlanjutan di pasar internasional. Namun ISPO dinilai belum cukup memenuhi syarat padahal prinsip dan kriteria ISPO lebih tinggi dari ada yang dituntut EU.

Selengkapnya saksikan dialog Shinta Zahara bersama Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad dan Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk D. Agus Purnomo di Program Evening Up CNBC Indonesia, Jumat (24/11/2023).