Pengusaha Logistik Merasa Dirugikan Gara-gara Ketentuan Ini
dpu, CNBC Indonesia
20 November 2023 10:15
Jakarta, CNBC Indonesia- Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik E-Commerce (APLE) sekaligus Direktur Utama SKK Logistics Sonny Harsono menyampaikan telah melakukan pengajuan Judicial Review atas nama pribadi dan beserta seluruh karyawan korban terkait diberlakukannya PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 ke Mahmakah Agung Republik Indonesia(MA).
Materi gugatan yang diajukan ke MA initerkait dengan PASAL 19 Ayat 1,2,3 dan 4 dalam PERMENDAG 31 Tahun 2023, khusus mengenai pelarangan importasi dibawah USD100.Adapun hal yang menjadi dasar dari gugatan adalah tidak adanya penelitian atau dasar yang jelas dari pelarangan tersebut yang terkait dengan UMKM.Pelarangan ini dianggapmerugikan Negara dan UMKM juga melanggar azas Perdagangan Internasional yang disepakati di WTO.
Seperti diketahui, dalil dari Menteri Perdagangan terkait pelarangan importasi USD100 adalah untuk melindungi UMKM.Sedangkan seluruh anggota APLE sepakat tidak ada korelasi antara pelarangan importasi tersebut dengan UMKM, dikarenakan importasi USD100 juga merupakan sumber bahan baku pendukung bagi UMKM untuk berproduksi dan memiliki nilai tambah.
"Faktanya setelah PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 di berlakukan langsung terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor logistik mulai dari perusahaan logistik pergudangan, perusahaan kurir, hingga sektor logistik lain yang terkait dengan pergerakan barang importasi tersebut, APLE mencatat tidak kurang dari 1000 pekerja di Bandara dan kurang lebih 5000 pekerja di sektor pendukung lain seperti kurir dan pergudangan menjadi korban atas Peraturan tersebut," pungkasnya, Senin (20/11/2023).
Sonny menuturkan, peraturan tersebut telah mengakibatkan tutupnya lima perusahaan logistik besar dan penutupan belasan cabang perusahaan kurir serta pergudangan di beberapa daerah. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari peraturan ini tidak jelas perhitungannya, tidak ada dasar yang jelas dalam menghitung potensi keuntungan atas ditutupnya importasi e-commerce ke Indonesia.
Sekadar informasi, salah satu dasar dari PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 diberlakukan adalah kunjungan kunjungan Menteri Perdagangan ke Pasar Tradisional seperti Pasar Tanah Abang dan pusat grosir yang ditemukan sepi pengunjung, dimana hal tersebut dinilai Sonny tidaklah relevan dengan pelarangan importasi e-commerce.
Sepinya Pasar Tadisional menurutnyabukan di akibatkan oleh importasi e-commerce melainkan oleh perubahan pola transaksi customer dari offline ke online dan hal ini juga terjadi di seluruh dunia dan para pedagang offline juga telah ber migrasi menjadi pedagang online dengan sukses.
"Atas dasar tersebut diatas maka APLE beranggapan kebijakan Pemerintah ini perlu dilakukan koreksi," terangnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Centre of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dalam keterangan tertulisnya dimana disampaikan pemerintah harus mencabut larangan penjualan barang import dibawah USD100 dikarenakan merugikan negara dan UMKM.
Untuk diketahui, sektor jasa logistik nasional merupakan penyumbang 15,93% dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.3% dan merupakan sektor usaha dengan persentase tertinggi dalam kontribusi ke pertumbuhan ekonomi nasional selama quartal satu hingga quartal tiga tahun 2023, dan bernilai 88 Miliar Dollar pada tahun 2022, sertadi proyeksikan bernilai lebih dari 150 Miliar Dollar pada tahun 2025.
APLE percaya MAsebagai pintu terakhir bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dapat memberikan putusan se adil adilnya bagi masyarakat indonesia atas kerugian yang ditimbulkan dari diberlakukannya PERMENDAG Nomor 31 tahun 2023.
APLE berharapMA dapat mengabulkan permohonan APLE untuk menggugurkan Pasal 19 Ayat 1,2,3 dan 4 agar dapat memulihkan pekerjaan dari para pekerja sektor logistik yang telah di PHK dan dapat menghindari kerugian negara dan UMKM yang timbul.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Fresh Factory Gandeng NCS, Ekspansi Layanan Cold Chain
Most Popular