Nikel RI Sempat Dikucilkan AS, Jokowi-Biden Setuju Bentuk Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Amerika Serikat (AS) untuk bertemu dengan Presiden AS Joe Biden membuahkan sebuah program mineral kritis yakni Critical Mineral Agreement (CMA).
Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan pembicaraan dengan Presiden AS Joe Biden dan sepakat untuk membuat CMA. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk Indonesia menjadi pemasok kebutuhan baterai kendaraan listrik di AS secara berkesinambungan untuk jangka panjang.
"Ini kan tadinya ada apa anggota senatnya kan, against lah sama mineral Indonesia utamanya nikel. Kemarin presiden (Jokowi) sudah bicara dengan Pak Biden, pada prinsipnya setuju bikin Critical Mineral Program. Akan ada kelompok kerja agar ini semua bisa dirumuskan dan berjalan," ujar Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).
Dia mengatakan salah satu mineral yang difokuskan dalam program tersebut adalah nikel. Arifin menilai nikel merupakan mineral yang paling kritikal untuk dibahas.
"Ya nanti kita bisa masuk produk nikel kita bisa masuk ke sana, kan nanti harus ada FTA (Free Trade Agreement). Karena mineral ini kan sangat dibutuhkan untuk membantu energi transisi," jelasnya.
Seperti diketahui, sebelumnya memang nikel Indonesia sempat 'dikucilkan' oleh AS dalam aturan Inflation Reduction Act atau IRA.
Aturan ini sendiri akan memuat pemberian insentif dan subsidi terkait dengan energi hijau. Meski begitu, bahan baku nikel untuk produksi baterai listrik dari Indonesia tidak masuk ke dalam UU IRA tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa AS sebenarnya membutuhkan nikel dari Indonesia sebagai pemenuhan kebutuhan pasokannya.
"Amerika (AS) ini sekarang negosiasi IRA dengan kita karena mereka kekurangan dan saya bilang dengan mereka kalian gak bisa anggap kami enteng kalau kalian gak mau fine," kata Luhut dalam acara Seminar Nasional IKAXA 2023, dikutip Senin (18/9/2023).
Luhut pun menegaskan tidak ada suatu negara manapun di dunia yang berhak mendikte dan mengatur negara lain. Termasuk negara seperti Amerika Serikat.
Menurut Luhut kebutuhan nikel AS untuk bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik cukup besar. Oleh sebab itu, Indonesia mempunyai peran yang cukup penting dalam rantai pasokan nikel dunia.
"Mereka kan butuh nikel banyak, dan tidak cukup nikel yang mereka punya dan mereka dapat untuk menaikkan 11 kali produksi mobil listriknya. Jadi dia butuh di kita. Kita juga bilang, kita tidak punya free trade agreement dengan mereka. Kita cari bentuk lain, kerjasama untuk itu," katanya.
(pgr/pgr)