Makin Panas! Faisal Basri Serang Balik Ucapan Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Senior Indef Faisal Basri kembali memberikan kritikan terbaru atas pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa hilirisasi pertambangan khususnya hilirisasi nikel berbuah manis. Nilai ekspornya tembus hingga Rp510 triliun pada tahun 2022.

Pernyataan Jokowi itu sejatinya menjawab kritikan Faisal Basri sebelumnya yang mengatakan bahwa hilirisasi hanya menguntungkan negara lain khususnya China. Dari situ, Jokowi mempertanyakan hitung-hitungan Faisal Basri itu.

"Ngitunganya gimana? Kalau hitungan saya berikan contoh nikel, saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi Rp 510 triliun," terang Presiden Jokowi menjawab pernyataan Faisal Basri terkait hilirisasi nikel, di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, dikutip Jumat (10/8/2023).

Pilihan Redaksi Bungkam Faisal Basri, Jokowi Sebut Hilirisasi RI Cuan Rp510 T Faisal Basri Kritik Hilirisasi, Begini Jawaban Menohok Jokowi Ramai Dunia Serang RI, Jokowi Lantang Bilang Begini..

"Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak, mengambil pajak dari Rp 17 triliun sama mengambil pajak dari Rp 510 triliun lebih gede mana? Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPH badan, PPH karyawan, PPH perusahaan, royalti bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. coba dihitung saja dari Rp 17 triliun sama Rp 510 triliun gede mana?" terang Presiden Jokowi.

Bak dan Gayung bersambut, pernyataan Jokowi kembali ditanggapi Faisal Basri. Ia bilang, angka-angka yang disampaikan Presiden tidak jelas sumber dan hitung-hitungannya.

"Presiden hendak meyakinkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel amat menguntungkan Indonesia dan tidak benar tuduhan bahwa sebagian besar kebijakan hilirisasi dinikmati oleh China," terang Faisal Basri dalam Blog Pribadinya, dikutip Jumat (11/8/2023).

Faisal menyebutkan, Jika berdasarkan data 2014, nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1 triliun. Ini didapat dari ekspor senilai US$85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama yaitu Rp11,865 per US$.

"Lalu, dari mana angka Rp510 triliun? Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah US$27,8 miliar. Berdasarkan rerata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per US$, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) setara dengan Rp413,9 triliun," ungkap Faisal.

Terlepas dari perbedaan data antara yang disampaikan Presiden, kata Faisal, bahwa memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat sungguh sangat fantastis.

Namun, Faisal mempertanyakan apakah uang hasil ekspor mengalir ke Indonesia? Mengingat hampir semua perusahaan smelter pengolah bijih nikel 100% dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas, maka adalah hak perusahaan China untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

"Berbeda dengan ekspor sawit dan turunannya yang dikenakan pajak ekspor atau bea keluar plus pungutan berupa bea sawit, untuk ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya. Jadi penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," ungkap Faisal.

Jika keuntungan perusahaan sawit dan olahannya dikenakan pajak keuntungan perusahaan atau pajak penghasilan badan, perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Jadi, kata nihil pula penerimaan pemerintah dari laba luar biasa yang dinikmati perusahaan smelter nikel.

Perusahaan-perusahaan smelter China Menurut Faisal menikmati "karpet merah" karena dianugerahi status proyek strategis nasional. "Kementerian Keuanganlah yang pada mulanya memberikan fasilitas luar biasa ini dan belakangan lewat Peraturan Pemerintah dilimpahkan kepada BKPM," terang Faisal.

Melanjutkan, Faisal juga mempertanyakan apakah perusahaan smelter China tidak membayar royalti? ia menjawab tidak sama sekali. Menurutnya, yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional. "Ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor,"

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Proyek Kebanggaan Jokowi Dikritik, Bikin China Tambah Maju