Kota Besar Inggris Bangkrut Gegara Tangani Gembel, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Kota Nottingham sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan pemberitahuan yang secara efektif menyatakan dirinya bangkrut. Ini terjadi setelah kota itu kesulitan menyeimbangkan pengeluaran

Dalam pemberitahuan kebangkrutannya, Nottingham akan menggunakan pasal 114. Dengan mengeluarkan pemberitahuan pasal 114, dewan harus menghentikan semua pengeluaran baru, selain untuk layanan yang harus disediakan oleh undang-undang seperti kepedulian sosial, pengumpulan sampah, dan perlindungan masyarakat rentan.

Pemimpin Dewan David Mellen, mengatakan kota telah berjuang menyeimbangkan pembukuannya. Ada pengeluaran berlebih sebesar 23 juta pound (Rp 443 miliar) pada tahun keuangan 2023-2024.

Mellen mengatakan sekitar 21 juta pound (Rp 405 miliar) dari pengeluaran yang berlebihan itu digunakan untuk perawatan sosial dan mengatasi tunawisma. Mellen mengatakan dewan telah "bekerja keras" namun mengatakan langkah deklarasi tersebut merupakan sebuah pilihan agar tidak perlu mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengurangi pengeluaran.

"Kami perlu mengambil tindakan dan kami sudah melakukannya, untuk melakukan apa yang kami bisa untuk menyeimbangkan anggaran di masa-masa sulit ini," katanya kepada BBC Radio Nottingham, Kamis (16/11/2023).

"Pada akhirnya, Anda tidak bisa melakukan hal yang tidak perlu lagi atau kota ini akan berhenti bekerja sebagaimana mestinya," tambahnya.

Sebelumnya, kebangkrutan juga diumumkan Dewan Kota Birmingham. Kota menghentikan semua pengeluaran kecuali layanan penting.

Defisit timbul karena pemerintah kesulitan membayar klaim gaji senilai total 760 miliar pound atau sekitar Rp 14.000 triliun. Sementara itu, Inggris sendiri masih terus dilanda krisis biaya hidup.

Menurut angka pemerintah yang diterbitkan pada bulan Oktober, sebanyak 104.510 rumah tangga Inggris berada di "akomodasi sementara" hingga Maret 2023. Jumlah ini naik 10% dibandingkan waktu yang sama pada 2022 dan merupakan angka tertinggi sejak pencatatan dimulai pada tahun 1998.

Pemerintah PM Rishi Sunak telah berulang kali berjanji untuk mengakhiri apa yang disebut sebagai penggusuran tanpa kesalahan (no-fault eviction). Di mana tuan tanah dapat memaksa penyewa keluar dari properti sewaannya tanpa memberikan alasan.

Kepala eksekutif lembaga amal perumahan Shelter, Polly Neate, mengatakan para menteri telah gagal memahami skala darurat perumahan. Ia menyerukan agar lebih banyak perumahan sosial dibangun dan akomodasi sewa swasta yang lebih terjangkau.

"Tidak adanya tindakan selama berpuluh-puluh tahun telah membuat kita kehilangan uang sewa, meningkatnya penggusuran, dan tingginya jumlah tunawisma, dan para menteri menyalahkan semua orang kecuali diri mereka sendiri," katanya.