Teka-Teki Masa Depan Sawit RI Terungkap, Ini Kata Para Pakar
CNBC Indonesia sukses menyelenggarakan acara Special Dialogue 'Menata Masa Depan Sawit Indonesia' di Jakarta, Kamis (16/11/2023). Special Dialogue ini menghadirkan sekimlah nama-nama mulai dari Ketua Ketua Umum APAKASINDO, Gulat Manurung hingga Petani Sawit Milenial Kalimantan Timur, Ahmad Indradi sebagai narasumber. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Moeldoko selaku Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) mengungkapkan 3 tantangan yang harus dibereskan untuk mengembangkan industri sawit di dalam negeri. Hal itu, ujarnya, dibutuhkan karena industri sawit berperan besar bagi perekonomian negara. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah mengungkapkan sejumlah tantangan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Andi juga mengungkapkan berbagai kebijakan sudah diterapkan untuk mendorong hilirisasi kelapa sawit seperti tarif pungutan ekspor dan bea keluar yang ditetapkan secara progresif. (CNBC Indonesia)
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah mengungkapkan sejumlah tantangan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Andi juga mengungkapkan berbagai kebijakan sudah diterapkan untuk mendorong hilirisasi kelapa sawit seperti tarif pungutan ekspor dan bea keluar yang ditetapkan secara progresif. (CNBC Indonesia)
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO), Gulat Manurung menuturkan bahwa dalam mendorong industri sawit saat ini tidak hanya terkait dengan produktivitas saja, tetapi juga bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan para petani. Khususnya terkait aturan Tandan Buah Segar (TBS) yang dinilainya sudah tergolong kadaluarsa atau expired. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Disisi lain Ketua Pusat Riset Sawit IPB Budi Mulyanto mengungkapkan legalitas lahan, kualitas bibit, hingga ketersediaan pupuk menjadi salah satu alasan rendahnya produktivitas kelapa sawit di tanah air. "Masalah legalitas ini yang seringkali membuat ribut, karena ada yang datang mematok lahan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Ini harus diikuti, karena kalau tidak menjadi masalah. Untuk itu bagaimana supaya legalitas dirapikan," kata Budi dalam CNBC Indonesia Special Dialogue, Kamis (16/11/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
