Ramai Boikot Produk Israel di RI, Pengusaha Ritel Bilang Gini

Martyasari Rizky, CNBC Indonesia
15 November 2023 17:15
Konferensi pers Aprindo di Epiwalk Kuningan, Jakarta, Rabu (15/11/2023). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
Foto: Konferensi pers Aprindo di Epiwalk Kuningan, Jakarta, Rabu (15/11/2023). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha ritel modern nasional buka suara ihwal gerakan boikot produk Israel di Tanah Air. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, pihaknya sangat berharap agar pemerintah menjalankan politik bebas aktif untuk mendorong usaha-usaha perdamaian.

"Karena peperangan, invasi, dan atau penjajahan pasti tidak sesuai harapan kita dan tidak sesuai dengan UUD 45 kita. Jadi kita sangat mengapresiasi, bahkan juga mendukung usaha-usaha perdamaian melalui berbagai kesempatan," kata Roy dalam konferensi pers Aprindo di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Namun menurutnya, untuk mendukung usaha perdamaian itu seharusnya tidak juga mengorbankan hak konsumen dan masyarakat umum. Ia menilai aksi atau gerakan boikot produk Israel dan sekutunya itu sah-sah saja dilakukan, namun aksi tersebut juga harus dibarengi dengan hak konsumen.

"Yang terjadi itu kita tentu semuanya sama pendapatnya, tetapi yang terjadi itu kiranya tidak mengorbankan atau menggantikan hak dari konsumen, hak hakiki dari masyarakat," ujarnya.

Roy memberikan contoh, "Bagi orang tua yang memiliki bayi, selain disusui tentu ada beberapa yang mengonsumsi susu formula, kemudian produk yang biasa dibeli oleh konsumen tersebut tiba-tiba nggak boleh atau nggak bisa dibeli (diboikot), hak dia untuk membeli akhirnya kesulitan. Nah ini yang kita sayangkan, karena tentunya kebutuhan dari ibu ini untuk membelanjakan bagi bayinya yang masih kecil dan masih sangat perlu atau membutuhkan akhirnya harus tergantikan, dan mungkin nantinya kita berharap tetap sehat. Tetapi kalau tidak sehat jadinya atau berdampak itu kan nanti akan menjadi suatu masalah."

Untuk itu, menurut Roy, hak konsumen dan masyarakat perlu dilindungi. Apalagi, imbuh dia, dengan berbelanja, konsumen telah berkontribusi pada perekonomian negara.

"Nah, pemerintah harus adil dong dalam membaca atau melihat situasi kondisi. Misalnya bagaimana kita menggerakkan misi kemanusiaan dari masyarakat, namun sekaligus menjaga hak konsumen. Jangan yang terjadi biar terjadilah, karena ini ada hak konsumen di situ," ucapnya.

"Bisa dibayangkan nih bagaimana mereka tergerus, konsumen, investasi bisa hilang, kandas, pertumbuhan tidak terjadi, bahkan yang pelaku usaha juga tidak mau itu adalah pengurangan tenaga kerja atau PHK. Ya bagaimana mungkin, produktivitasnya turun sementara tenaga kerja itu setiap tahun bertumbuh," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Uswati Leman Sudi meminta ketegasan pemerintah.

"Untuk itu, kami mengimbau pemerintah agar supaya secepatnya memberikan ketegasan, supaya memberikan kepastian berusaha, tetap bisa dijaga bersama konsumen, bisa dapat terpenuhi dengan maksimal," kata Uswati.

"Kami tentu sangat paham dan mengerti akan situasi yang terjadi saat ini, tapi jangan terlalu lama pemerintah mengambil statement," pungkasnya.


(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Buntut Perang, Ramai Maskapai Hentikan Penerbangan ke Israel

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular