HPJI Jawab Kendala Pengembangan Infrastruktur di Acara Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) melalui Bidang II (Investasi dan Pembiayaan Jalan) bersama PT Jasa Marga dan PT Hutama Karya, menggelar Seminar Nasional serta Kunjungan Proyek dengan tema "Pembiayaan Kreatif dan Berkelanjutan Pembangunan Jalan di Indonesia".

Acara ini digelar dengan tujuan meningkatkan pemahaman bagi para profesional di bidang jalan, masyarakat, dan anggota HPJI khususnya mengenai investasi dan pembiayaan jalan yang berkelanjutan di Indonesia.

Direktur Utama Jasa Marga sekaligus Ketua Bidang II DPP HPJI Subakti Syukur menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan anggota dan stakeholder HPJI mengenai pengembangan investasi dan pembiayaan jalan di Indonesia. Hasil diskusi juga diharapkan menjadi masukan bagi Kementerian PUPR.

Dalam praktiknya, pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga aspek pendanaan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan target pembangunan.

"Dalam pengembangan infrastruktur berkesinambungan, khususnya jalan tol, terdapat tantangan dalam kegiatan pengusahaan jalan tol terkait pembiayaan infrastruktur jalan tol, seperti biaya pembebasan lahan, serta biaya konstruksi yang terus meningkat. Selain itu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga dituntut untuk bisa menghasilkan pengembalian investasi/bisnis kepada semua investor, sehingga BUJT diharapkan dapat melakukan creative financing dengan berbagai skema, baik berbasis hutang maupun berbasis ekuitas, serta melaksanakan program asset recycle untuk mendanai proyek-proyek jalan tol baru. Hal ini tentunya dapat dicapai dengan kepercayaan dari bank/lender serta para investor sehingga iklim investasi jalan tol dapat tumbuh dengan baik," jelas Subakti dalam keterangan tertulis, Selasa (14/11/2023).

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR sekaligus Ketua Umum HPJI Hedy Rahadian, menjelaskan bahwa penyediaan infrastruktur jalan baik jalan nasional/daerah maupun jalan tol merupakan instrumen ekonomi yang penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta mendukung kelancaran distribusi logistik.

"HPJI dapat menjadi wadah independen dan sarana untuk memfasilitasi peningkatan evaluasi serta peningkatan implementasi Good Corporate Governance (GCG), khususnya pendanaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tidak hanya terkait pendanaan, HPJI juga bisa berkontribusi kepada para operator jalan tol untuk semakin mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik di jalur maupun Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP)," ujar Hedy.

Baca: Bayar Tol Tanpa Setop Makin Nyata, Hungaria Guyur RI Rp 4,7 T

Di sisi lain, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Chandra Wijaya menjelaskan bahwa infrastruktur jalan di Indonesia merupakan aspek penting yang menciptakan multiplier effect. Sehingga diperlukan konsep investasi dan pembiayaan infrastruktur jalan yang kreatif dan berkelanjutan.

Adapun kata dia skema pembiayaan dapat bersumber dari dana swasta dan dari para pemangku kepentingan non pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Barang Milik Negara (BMN). Tentunya dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

"Untuk memenuhi investment gap yang saat ini terjadi di Indonesia, diperlukan investasi untuk dialokasikan dalam pembangunan, pemeliharaan hingga perbaikan infrastruktur jalan. Dalam prinsip investasi dikenal kriteria risk dan return, sehingga baik infrastruktur jalan maupun jalan tol harus memenuhi kriteria agar menjadi peluang investasi yang menjanjikan," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, skema KPBU umum digunakan dan mengalami berbagai perkembangan yang difokuskan pada tipe risiko baik dari sisi pemerintah maupun BUJT. Reformasi skema KPBU ini diperlukan untuk meningkatkan porsi KPBU dalam Kerangka Pendanaan Proyek PUPR, menurunkan funding gap kebutuhan investasi infrastruktur, hingga untuk mencapai Target Infrastruktur Indonesia Emas 2045.

"Untuk itulah kami menggagas Three Bold Actions. Pertama, Fast Track KPBU. Kami transformasi durasi pelaksanaan tahap penyiapan KPBU yang sebelumnya mencapai 1,5-2,5 tahun menjadi 6 bulan dan tahap transaksi KPBU yang sebelumnya 1-1,5 tahun menjadi hanya 3 bulan. Kedua, Investment Under Certainty, untuk membuat investor nyaman dengan kita, di antaranya dengan melakukan perluasan penjaminan proyek, implementasi inovasi dukungan, serta penyiapan pipeline hingga 100 proyek KPBU. Ketiga Integrated & ESG-Based PPP untuk menciptakan keterpaduan dan mempromosikan infrastruktur berkelanjutan untuk memberi manfaat lebih luas," ujar Herry.

Selanjutnya, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero), Eka Setya Adrianto menjelaskan penyediaan infrastruktur jalan, khususnya Jalan Tol Trans Sumatera, serta tantangan dalam pengusahaan jalan tol tersebut yang dinilai layak secara ekonomi, namun belum layak secara finansial.

"Sumatra merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan kontribusi PDB terbesar kedua nasional dengan SDA bernilai ekonomi tinggi. Namun jumlah penduduk yang besar ini tidak diimbangi dengan pemerataan indeks pembangunan manusia antar wilayah. Dengan adanya penugasan pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra, kami menjalankan skema pembangunan melalui pendanaan ekuitas berbasis PMN dan asset recycling serta pendanaan pinjaman dan dukungan konstruksi. Sedangkan skema pengembalian kami jalankan dengan penerapan tarif dan Pengembalian Berkala Berbasis Layanan (PBBL)," jelas Eka.

Baca: Hitung-Hitungan UMP DKI 2024, Ternyata Cuma Naik Segini

Acara ini pun dilanjutkan dengan kunjungan ke proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, PT Jasa Marga Japek Selatan (JJS). Dalam kunjungan proyek ini, peserta mendapatkan penjelasan progres proyek, berbagai tantangan yang dihadapi, serta mitigasi risiko yang dijalankan.

Para peserta juga mendapatkan kesempatan melihat langsung struktur Jembatan Sungai Citarum sepanjang 120 meter dan Gerbang Tol Kutanegara.

Sebagai informasi, Seminar Nasional dan Kunjungan Proyek ini merupakan salah satu program kerja HPJI dalam mewujudkan pembangunan jalan berkelanjutan. Peran HPJI membantu pemerintah diwujudkan dalam pembangunan jalan yang berorientasi kepada efisiensi dan efektivitas (cost effective), environmentally based concept, dan skema pembiayaan jalan yang berkelanjutan.

(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 3 Ruas Tol Trans Sumatera Terintegrasi, Sistem Transaksi Berubah