RI Mau Bentuk Badan Nuklir, Tinggal Nunggu Restu Jokowi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah hingga kini terus berupaya mengkaji potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Tanah Air. Namun sebelum itu, pemerintah perlu membentuk Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Herman Darnel menjelaskan, NEPIO sendiri merupakan sebuah badan yang bertugas mempersiapkan pembangunan PLTN. Adapun pembentukannya memerlukan persetujuan dari Presiden Joko Widodo.

"Nah kesiapannya RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik), PLN dulu. Kemudian, juga ada yang harus dibentuk namanya NEPIO dan ini belum, dan ini memerlukan persetujuan Presiden untuk bentuk NEPIO," kata Herman dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (14/11/2023).

Menurut Herman, pembentukan NEPIO menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh suatu negara yang akan memulai program nuklir. Bahkan, pembentukan ini juga direkomendasikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency).

Herman menilai, dengan adanya NEPIO, maka peneliti peneliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional yang saat ini telah dilebur menjadi organisasi riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bisa masuk di dalamnya.

"Itu ketuanya Presiden, nah sekarang kalau NEPIO didirikan itu barangkali orang-orang yang di Batan sebelumnya bisa masuk ke situ," katanya.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak Pemerintah segera membentuk kembali badan-badan riset yang telah dilebur ke dalam BRIN. Terutama apabila pemerintah serius untuk mengembangkan energi nuklir di Indonesia.

"Menurut saya ada satu hal yang perlu mendapat perhatian badan pelaksana yang ada sekarang itu badan tenaga nuklir itu sudah dibubarkan, sudah dilebur ke dalam BRIN ini yang saya sayangkan. Jadi pemerintah kalau memang harus go nuklir Batan ini harus dihidupkan kembali," ujarnya.