Banyak Anak Sekolah Dibully, Apa Program Ganjar?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus perundungan atau bullying di sekolah menjadi sorotan calon presiden Ganjar Pranowo. Dia pun mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengentaskan permasalahan tersebut bila nantinya menjabar sebagai presiden pada 2024 mendatang.

Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, dia mengungkapkan cara pertama untuk menyelesaikan permasalahan bully itu ialah membentuk karakteristik anak dengan baik sejak masa pendidikan anak usia dini atau PAUD.

Oleh sebab itu, ketika menjabat, dia memastikan anak-anak Indonesia bisa memiliki akses untuk masuk ke PAUD, maka dia menjamin negara akan hadir untuk membuka akses tersebut meski dia belum merinci cara dan penyiapan anggarannya.

"Satu pendidikan karakter sejak PAUD. Kita lupa, maka akses pendidikan anak-anak ke PAUD itu negara harus hadir. Itu pendidikan karakter yang utama. Kalau sudah SMA, zaman saya dulu nakal juga mba, rame juga kan dulu belum kenal-kenal bully tapi berkelahi juga," kata Ganjar dikutip Jumat (10/11/2023).

Strategi kedua, dia melanjutkan, pihaknya lah menciptakan saluran melapor yang responsif. Menurutnya, sistem ini sudah pernah ia buat saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, sejak 2013.

"Pemerintah harus buat kanal. Saya kerja sama dengan teman-teman di Pemprov itu kemudian muncul dari kawan-kawan membuat semacam panic button untuk bisa melapor dan kita lindungi," tegasnya.

Tak cukup sampai di situ, Ganjar menilai, masalah bullying ini juga sebetulnya masalah sistem pendidikan dan pengajaran di lingkungan keluarga. Pemerintah menurutnya harus terlibat aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada sekolah dan orang tua untuk menjaga karakter anak yang santun.

Dia mencontohkan, pernah menangani kasus bullying di kawasan perbatasan antara Kutoharjo dengan Kebumen. Korban perundungan itu ialah seorang anak perempuan difabel yang dipukuli oleh tiga anak laki. Setelah ditelusuri, ternyata tiga anak laki-laki itu berasal dari keluarga yang rumah tangganya rusak.

"Tiga anak ini ternyata dari keluarga maaf, maaf sekali, memang broken home, kemudian berat. Maka dia sedang dendam, enggak ada yang salah," ucap Ganjar.

Merespons kasus itu, Ganjar mengaku sempat meminta supaya sekolahnya ditutup, lantaran kepala sekolahnya merangkap jabatan menjadi perangkat desa. Menurut dia, tidak bisa pengurus pendidikan anak merangkap jabatan karena malah berpotensi meninggalkan kewajibannya untuk mendidik anak-anak.

"Enggak bisa kita nyambi atas alasan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita diskusi dengan pengurus yayasan, keras sekali, akhirnya kita mengalah, si anak korban ini saya ambil alih, kita tanya mau masuk dimana? dia tunjuk langsung sekolah itu, itu negeri. Saya paksa sekolah ini SMP untuk terima tapi terjadi pergolakan besar, karena sekolah inklusi kita belum siap," ujar Ganjar.

Karena permasalahan itu juga tak menemukan titik temu, akibat belum siapnya sekolah untuk menerapkan inklusifitas bagi setiap siswa, maka ia mengaku telah mengajak tiga komponen anak-anak, difabel, hingga perempuan pada setiap musyawarah rencana pembangunan.

"Ada tiga kelompok yang harus kita afirmasi, satu anak-anak, difabel, dan perempuan. Ketika mereka ikut terlibat dalam penyusunan program, maka setidaknya para pengambil keputusan sudah punya orientasi bagaimana kita menangani soal itu," kata Ganjar.

Sebagai informasi, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah merilis data kasus bullying atau perundungan di sekolah 0ada 2023. Sejak Januari hingga September, mereka mencatat ada 23 kasus bullying.

Dari 23 kasus tersebut, 50% terjadi di jenjang SMP, 23% di jenjang SD, 13,5% di jenjang SMA, dan 13,5% di jenjang SMK. Kasus paling banyak terjadi di jenjang SMP dan dilakukan oleh sesama siswa maupun dari pendidik.