
Ngaku Tak Senang Impor Beras, Bos Badan Pangan Ungkap Fakta

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengaku sebenarnya tak senang dengan impor beras. Jika sesuai rencana dan terealisasi penuh, pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton tahun ini. Rekor baru impor beras RI.
Di sisi lain ujarnya, ada kekhawatiran masa tanam padi mungkin akan mengalami kemunduran waktu. Sementara, Presiden telah memerintahkan Bapanas fokus menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga beras.
Sebagai catatan, pemerintah menugaskan Perum Bulog mengimpor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini. Kuota penugasan itu sudah terkontrak sepenuhnya dan sedang dalam penyelesaian pemasukan ke Indonesia.
Lalu, pada awal bulan Oktober 2023, pemerintah memutuskan menambah kuota penugasan impor beras kepada Bulog sebanyak 1,5 juta ton tahun ini. Yang kemudian ditargetkan bisa terealisasi sebanyak 600.000 ton sampai akhir tahun 2023.
"Kalau ditanya senang impor atau tidak, tentu tidak senang. 2 juta ton kalau berasal dari petani kita, tentu petani makin happy. Maka dari itu, importasi yang kita lakukan adalah importasi yang terukur. Ini terbukti dengan harga di petani tetap terjaga baik sampai hari ini," kata Arief dalam keterangannya, Kamis (9/11/2023).
Dia mengatakan, pihaknya bersama Bulog fokus melakukan penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Di mana, salah satu pemanfaatan CBP tersebut adalah untuk program bantuan beras sebanyak 10 kg kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
Di mana, periode I pelaksanaan program yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini sudah dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2023. Program ini kemudian dilanjutkan ke putaran kedua, mulai bulan September sampai Desember 2023.
Dan, rencananya akan dilanjutkan putaran ketiga, mulai bulan Januari-Maret 2024. Presiden mengatakan, program bantuan pangan berupa beras 10 kg itu akan dilanjutkan dengan syarat APBN dalam kondisi baik dan mampu.
Menurut Arief, jumlah beras yang dibutuhkan untuk program bantuan pangan ini akan bertambah tahun depan. Sebab, jumlah target penerima juga bertambah.
Artinya, stok Bulog harus terus ditambah.
"Total KPM se-Indonesia 21,5 juta untuk tahun ini, tapi tahun depan nambah menjadi 22 juta. Kalau ada saudara atau tetangga yang belum termasuk, bisa dilaporkan ke RT/RW, karena data KPM ini selalu kita mutakhirkan," ungkap Arief.
Dia menambahkan, perpanjangan bantuan pangan murni merupakan perhatian pemerintah kepada masyarakat desil 1, 2, dan 3 yang paling memerlukan bantuan pangan. Demi bantuan pangan beras ini, imbuh dia, pemerintah mengeluarkan Rp8 triliun untuk 3 bulan.
"Kami bahu membahu dengan Bulog terus menguatkan stok CBP, baik yang bersumber dari produksi dalam negeri maupun pengadaan dari luar. Kalkulasi kebutuhan untuk bantuan pangan beras tahun depan, itu 660.122 kg untuk selama 3 bulan. Jumlah penerima bantuan pangan beras tahun depan sampai 22.004.077 KPM," jelasnya.
"Paling baik itu CBP berasal dari produksi dalam negeri karena dampak ekonominya pun terjadi disini pula. Kalau bersumber dari produksi luar, ya roda ekonominya bergeraknya di luar. Jadi yang paling benar itu produksi dalam negeri terus ditingkatkan," papar Arief.
Saat ikut Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman bersama jajaran Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (9/11/2023), Arief menjabarkan, kebutuhan beras untuk konsumsi umum dan bantuan pangan beras diprediksi mencapai 10,6 juta ton sampai Maret 2024. Dalam kesempatan itu, Arief mengakui, produksi dalam negeri untuk kebutuhan itu kurang.
"Di bulan November, Desember, dan Januari-Februari, produksi kita memang di bawah 2,55 juta ton. Janji kita semua bahwa stok Bulog itu harus di atas 1 juta stock levelnya, sudah termasuk setiap bulannya sekitar 213 ribu ton untuk bantuan pangan, ditambah 80-100 ribu ton SPHP," jelasnya.
"Jadi kalau produksinya 1,1 (juta ton), kita perlu top up 1,4 (juta ton). Kalau produksinya 1,6 (juta ton) berarti kita masih kurang 900 ribu ton, like for like. Karena yang diperlukan Bulog adalah men-top up stoknya," terang Arief.
Mengutip paparan Arief dalam rapat tersebut, stok awal beras pemerintah per 30 Oktober 2023 tercatat sebanyak 1,37 juta ton.
Dengan estimasi tak ada pengadaan dalam negeri selama bulan November-Desember 2023, lalu ditambah impor 600.000 ton, stok akhir beras pemerintah per 31 Desember 2023 diprediksi sebanyak 1,2 juta ton.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kabar Baik! Harga Beras Naik, Pemerintah Punya 'Senjata' Ini
