180 Ribu ASN Pensiun 2024, Tugasnya Digantikan 'Robot'

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekitar 180 ribu aparatur sipil negara (ASN) akan pensiun pada tahun depan. Mayoritas pengganti mereka tidak akan langsung digantikan oleh CASN baru, seperti PNS maupun PPPK.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, jumlah pensiun itu tak akan langsung diisi dengan CASN karena anggaran digitalisasi di kementerian atau lembaga, serta daerah sudah sangat besar.

"Yang akan pensiun tahun depan kurang lebih 180 ribu, yang paling banyak yang mana, kita sekarang baru kumpulkan datanya kemarin, kita kumpulkan justru K/L kita minta data ini, mana yang perlu diisi, tapi tidak hanya semata-mata dengan Anjab-ABK (analisis jabatan-analisis beban kerja)," ucap Anas saat ditemui di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Kamis (9/11/2023)

"Tapi juga ada pertimbangan lain. Misalnya di Kementerian Keuangan kalau yang pensiun 600 tidak usulkan 600, usulkan 200 maksimum 300. kita juga minta di depan, ini kan program penganggaran digital kan gede. mestinya kalau digital jalan, pegawainya mestinya tidak terlalu banyak karena sudah ada digitalisasi," tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah tengah gencar mengakselerasi digitalisasi pelayanan publik dalam skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk untuk dunia usaha. Anas menyebut pemerintah mengakselerasi digitalisasi dengan penyiapan GovTech yang akan mengintegrasikan semua layanan secara bertahap.

"Digitalisasi adalah kunci peningkatan pelayanan. Maka pemerintah menghadirkan SPBE. Salah satu quick wins-nya sudah bisa dirasakan, di antaranya izin keramaian, izin event, yang sudah online terintegrasi antar-kementerian/lembaga, ada Kementerian Parekraf sampai Polri," ujar Anas.

Anas mengatakan, digitalisasi pelayanan bukan melulu soal penguasaan teknologi. Yang jauh lebih penting adalah soal komitmen dan kepemimpinan, karena digitalisasi mengharuskan ada integrasi dan interoperabilitas, bahkan pertukaran data. Artinya, tak boleh lagi ada ego sektoral.

"Di Indonesia, telah ada arsitektur SPBE yang peraturannya diteken Presiden Jokowi, di mana Kementerian PANRB menjadi salah satu koordinator. Ke depan semua akan tertata lebih terintegrasi. Saat ini juga disiapkan GovTech yang akan menjadi lompatan besar transformasi digital Indonesia," ujar Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mencontohkan sejumlah pengalaman transformasi digital pelayanan publik di banyak negara. Di Inggris, misalnya, dari sebetulnya ada 1.000 aplikasi, diintegrasikan ke 75 aplikasi. Juga ada 2.000 layanan berbasis web di Inggris yang kemudian diintegrasikan ke dalam satu portal pelayanan publik.

"Sedangkan di Indonesia kini ada 27.000 aplikasi di lingkungan pemerintah. Arahan Presiden Jokowi jelas, yaitu bertahap diintegrasikan agar tidak menyusahkan rakyat. Mau akses izin A, masuk ke aplikasi A; mau urus dokumen B, masuk ke aplikasi B. Ini yang akan diintegrasikan," tutur Anas.

Anas mengatakan, semakin negara memiliki SPBE yang baik, maka dampak ikutannya akan sangat banyak, mulai dari peningkatan indeks persepsi korupsi, kemudahan berusaha, daya saing, dan sebagainya.

"Denmark, Inggris, dan sebagainya yang SPBE-nya baik, maka dia kemudahan berusahanya semakin baik. Dan itu artinya dunia usaha sangat berkepentingan agar pelayanan pemerintah semakin terdigitalisasi. Seperti hadirnya OSS yang kini sudah cukup baik, dan pasti akan terus disempurnakan ke depan oleh lintas kementerian," ujar mantan bupati Banyuwangi tersebut.

Anas juga memaparkan kini pelayanan publik semakin baik dengan kehadiran 163 Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. MPP adalah konsep pelayanan publik terintegrasi di mana pada satu tempat melayani ratusan izin/dokumen yang dibutuhkan warga serta dunia usaha.

"Secara bertahap kini juga ada MPP Digital di 21 kabupaten/kota dan akan terus ditambah untuk semakin memberi pelayanan yang mudah ke masyarakat, termasuk dunia usaha," papar Anas.