Derita Kelas Nanggung di RI: Miskin Bukan, Kaya Masih Jauh
Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok kelas menengah RI turut terimbas pelemahan daya beli di kuartal III 2023. Gaji mereka digerogoti inflasi, tapi bukan kelompok yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan kelas menengah menjadi kelompok yang paling terdampak oleh inflasi di sektor transportasi dan pengangkutan. Semuanya gara-gara kenaikan harga minyak yang berimbas peningkatan pengeluaran untuk bensin kendaraan.
"Misalnya tarif BBM kemudian tarif beberapa angkutan, seperti tiket pesawat dan sebagainya, saya kira sisi inflasi itu yang membuat saya beli turun," kata Tauhid dikutip, Rabu (8/11/2023).
Dia mengatakan kondisi ini diperparah dengan kondisi pembukaan lapangan kerja. Dia mengatakan tingkat pengangguran memang menurun pada Oktober, namun pembukaan lapangan kerja paling banyak masih dari sektor informal. "Sehingga sangat sensitif terhadap goncangan dalam negeri maupun global," ujar dia.
Dia mengatakan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ini yang membuat pusat perbelanjaan sepi belakangan ini. Mereka memilih untuk membeli secara online karena harganya lebih murah.
 Foto: Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis BPS, Senin (6/11/2023). (Tangkapan layar BPS Statsik)Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis BPS, Senin (6/11/2023). (Tangkapan layar BPS Statsik) |
Tauhid mengatakan tak banyak opsi untuk meningkatkan daya beli kelas mayoritas Indonesia ini. Sebab, tak seperti warga miskin, kelas menengah bukanlah golongan yang terjangkau bansos pemerintah. "Mereka tidak terjangkau oleh bansos, tapi sebenarnya juga pingin," kata dia.
Sebelumnya, pelemahan daya beli masyarakat terpotret lewat rilis pertumbuhan ekonomi kuartal III oleh Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi di Q3 2023 berada di angka 4,94%. Angka itu meleset dari target pemerintah yakni di atas 5%.
Untuk menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menggelontorkan paket insentif, seperti bansos beras dan bantuan langsung tunai untuk warga miskin. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk pembelian rumah hingga harga Rp 5 miliar.
Wakil Kepala Bidang Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Jahen F. Rezki satu suara dengan Tauhid Ahmad. Dia mengatakan daya beli kelas menengah RI memang tergerus inflasi, namun tak separah warga miskin.
 Foto: Data upah buruh. (Dok. BPS)Data upah buruh. (Dok. BPS) |
Akan tetapi, kata dia, kelompok ini juga rentan terhadap perubahan harga. Sebab tidak seperti kelompok miskin, kelas menengah tidak dapat bantuan dari pemerintah.
"Kelas menengah tampaknya juga vulnerable terhadap perubahan harga, karena tidak seperti kelompok miskin yang mendapatkan bantuan, kelompok menengah tidak mendapatkan social assistance dari pemerintah," tutur dia.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gaji Tiba-tiba Turun, Sabar! Cek Hitungan Pajak Terbaru 2024
