
Buwas Usul Beras Impor Bulog Bebas Pajak, Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso meminta agar bea masuk impor beras dibebaskan. Hal ini agar harga beras di masyarakat bisa lebih murah. Pria yang akrab disapa Buwas itu menjelaskan, saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang tinggi, sehingga itu akan berimbas pada harga barang impor yang menjadi lebih mahal.
Selain itu, harga minyak dunia yang saat ini tengah tinggi imbas dari perang di beberapa negara juga, katanya, berdampak kepada biaya ongkos pengiriman dengan kapal yang menjadi naik.
"Ini berdampak kepada harga barang, karena kita kurs pakai dolar (AS), LC (letter of credit) kita pakai dolar, terus angkutannya pakai minyak dalam bentuk kapal. Nah itu akan mempengaruhi walaupun pangan itu harganya murah di negara itu, tapi begitu kita komparasikan dengan ongkos-ongkos tadi ya jadi mahal," jelasnya saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Untuk itu, Buwas meminta kepada pemerintah agar membebaskan bea masuk untuk Bulog melakukan importasi.
"Karena kedelai juga untuk kegiatan komersial bisnis tidak ada pajak bea masuknya, masa beras yang untuk negara, untuk kepentingan masyarakat dipajakin," ujarnya.
![]() Pekerja melakukan pengemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di gudang Bulog Kanwil Jakarta Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (17/10/2023). Beras SPHP bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasaran. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) |
Apabila bea masuk untuk importasi beras itu dibebaskan, menurutnya, harga akan menjadi lebih murah.
"Itu kan efeknya nanti kepada harga di masyarakat juga," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bakal memberikan insentif pembebasan bea masuk impor beras. Supaya bisa menekan harga beras global mahal.
"Pembebasan bea masuk spesifik Rp 450 per kilogram, kita akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah, nanti akan diberikan Kementerian Keuangan," kata Airlangga, di usai Rapat Internal mengenai Bantuan Beras, di Istana Kepresidenan, Senin (6/11/2023).
Namun pemberian insentif ini diberlakukan pada tambahan kuota impor beras yang telah ditetapkan sebesar 1,5 juta ton. "iya ini untuk 1,5 juta ton ini, gak semua hanya 1,5 juta ton," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi kepada wartawan.
Nantinya setelah impor 1,5 juta ton ini selesai maka insentif itu tidak akan diberlakukan lagi.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penampakan 24.000 Ton Beras Impor Asal Vietnam Masuk Jakarta
