Bos Bulog Buka-Bukaan Soal Pemerintah Utang Beras Rp 16 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani soal hutang pemerintah kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun.

"Sudah, kemarin saya sudah laporkan. Kemarin, Pak Menko juga menyampaikan kepada Pak Presiden, ada Bu Menkeu juga," ungkap pria yang akrab disapa Buwas saat ditemui di Kompleks DPR RI Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Agar pemerintah membayar utang tersebut, Bulog diharuskan melakukan audit. Buwas bilang proses audit sedang dilakukan.

"Nah ini tinggal menunggu dari hasil perhitungannya (audit) BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," imbuhnya.

Sebagai informasi, hutang pemerintah kepada Bulog tersebut merupakan tagihan untuk urusan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).

Foto: Pekerja melakukan pengemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di gudang Bulog Kanwil Jakarta Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (17/10/2023). Beras SPHP bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasaran. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Pekerja melakukan pengemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di gudang Bulog Kanwil Jakarta Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (17/10/2023). Beras SPHP bertujuan untuk menurunkan harga beras di pasaran. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Saat ditanyai kapan target yang diberikan Perum Bulog untuk pemerintah melunasi hutang tersebut, pria yang akrab disapa Buwas menyebut hutang senilai Rp16 triliun itu akan selesai dibayarkan di tahun 2023 ini.

"Ya pokoknya (target dibayarkan) tahun ini lah selesai," ujarnya.

"Insyallah (akan dilunasi seluruhnya Rp16 triliun). Kemarin Bu Menkeu menyampaikan demikian, karena uang sudah ada, tinggal audit dari BPKP saja," tambahnya.

Adapun tahapan pembayarannya, kata Buwas, setelah diaudit oleh BPKP pemerintah akan langsung membayarkan hutangnya tersebut ke Perum Bulog senilai Rp16 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan membayar hutang beras pemerintah ke Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp 16 triliun. Namun, Sri Mulyani masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Mekanismenya kita dengan Bulog dan Bapanas adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," ucap Sri Mulyani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Dia mengatakan telah meminta BPKP untuk melakukan audit secara lebih cepat. Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa langsung menerima jumlah tagihan dan melakukan pembayaran.

Kendati masih menunggu audit BPKP, Sri Mulyani yakin keuangan Bulog dan Bapanas tidak akan terganggu gara-gara hutang ini. Sebab, kata dia, kedua lembaga itu dapat meminjam dana dari perbankan terlebih dahulu.