Ekonomi RI Was-was & Ngeri, Menteri Jokowi Ngegas Lakukan Ini
Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
06 November 2023 19:55
Jakarta, CNBC Indonesia - Pertumbuhan ekonomi kuartal III yang baru saja dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) berada di bawah target pemerintah, yaitu 5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah program mulai dari insentif perumahan hingga bantuan sosial agar target pertumbuhan tahun ini di atas 5% tetap terjaga.
"Mengenai ekonomi kita di kuartal 3 yang di 4,94% ini menandakan kita perlu merespons dengan kebijakan agar sampai dengan akhir tahun kuartal 4 bisa kembali pada 5%," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (6/11/2023).
Dia mengatakan pemerintah memberikan tambahan bantuan beras 10 kilogram hingga Desember 2023. Bantuan beras itu ditujukan kepada 21,3 juta Kelompok Penerima Manfaat demi meredam gejolak harga beras beberapa bulan ini.
"Kita putuskan memberikan tambahan untuk bulan Desember," kata dia.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada 18,8 juta keluarga miskin. Bantuan tunai ini diberikan untuk meredam dampak gejolak harga akibat fenomena perubahan iklim dan El Nino. Jumlah dana yang disiapkan sebanyak Rp 400 ribu tiap keluarga dan diberikan untuk bulan November dan Desember 2024.
"Untuk BLT kepada 18,8 juta KPM itu biaya anggarannya sebesar Rp 7,52 triliun," kata dia.
Sri Mulyani berkata pemerintah juga akan mengakselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Dia mengakui bahwa penyaluran KUR untuk tahun ini agak tersendat karena perubahan kebijakan. Realisasi hingga September baru mencapai Rp 177 triliun dari target Rp 297 triliun. Akselerasi dilakukan dengan meminta sektor perbankan untuk lebih giat menyalurkan kredit tersebut.
Sri Mulyani mengatakan kementeriannya juga menyiapkan sejumlah program untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pertama yang disiapkan adalah insentif di sektor perumahan.
 Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III tahun 2023 serta Stimulus Fiskal. (Tangkapan Layar Youtube PerekonomianRI)Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III tahun 2023 serta Stimulus Fiskal. (Tangkapan Layar Youtube PerekonomianRI) |
Di sektor perumahan, dia mengatakan pemerintah akan membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah seharga Rp 2 miliar. PPN ditanggung pemerintah ini juga akan berlaku untuk rumah seharga Rp 5 miliar, namun pemerintah hanya membebaskan PPN untuk Rp 2 miliar dari harga rumah tersebut.
"Untuk menstimulasi sektor perumahan yaitu dari sisi permintaan, pemerintah memberikan insentif dalam bentuk PPN ditanggung pemerintah," terang dia
Dia mengatakan PPN ditanggung pemerintah akan berlaku mulai November 2023 hingga Juni 2024 sebanyak 100%. Sementara pada Juli-Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah hanya 50%.
Sri Mulyani mengatakan di sektor perumahan pemerintah juga akan memberikan insentif berupa pembebasan biaya administrasi untuk pembelian rumah Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR). Biaya yang ditanggung pemerintah yakni sebesar Rp 4 juta. Batas harga untuk rumah ini juga dinaikkan dari Rp 160 juta menjadi Rp 350 juta per rumah. Insentif itu akan melengkap sektor perumahan MBR yang sudah mendapatkan subsidi bunga.
"Jadi ini adalah tambahan dari insentif yang sudah diberikan kepada masyrarakt berpendapatan rendah," ujarnya.
Sri mengatakan di sektor perumahan pihaknya juga memberikan tambahan anggaran untuk Kementerian Sosial menjalankan program rumah sejahtera terpadu. Dia mengatakan tiap rumah tangga miskin akan diberikan biaya Rp 20 juta untuk memperbaiki kondisi rumahnya.
Sri mengatakan dengan paket kebijakan di atas, pemerintah berharap akan mendorong ekonomi tumbuh hingga 0,2% di tahun 2023. Dengan demikian, dia menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 akan mencapai 5,01% dan secara tahunan ekonomi bisa tumbuh mencapai 5,04%.
"Kalau tidak diberikan dukungan bisa saja pertumbuhan ekonomi bisa turun menjadi 4,99%," ujar dia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan revisi peraturan untuk mendorong ekspor kembali tumbuh. Salah satunya dengan relaksasi peraturan menteri keuangan mengenai ekspor produk manufaktur.
"Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk membolehkan sektor manufaktur yang biasanya ekspor bisa ke dalam negeri 50% ini direlaksasi menjadi boleh lebih dari 50%," timpal Airlangga.
Airlangga mengatakan untuk melancarkan relaksasi itu, pemerintah akan merevisi sejumlah aturan. Di antaranya PMK dan aturan di bawah Kementerian Perindustrian.
"Dari PMK-nya sudah bisa, kemudian dari menteri perindustrian kami sudah minta untuk direvisi regulasinya sehingga ini bisa lebih untuk mendorong ekspor," sebutnya.
(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Momen Sri Mulyani & Pratikno Ikut Wawancara Doorstop Jokowi
Most Popular