Kebijakan Ini Bikin Pendapatan Rakyat Naik Drastis, Simak!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim, program reforma agraria atau distribusi ulang lahan yang tak terpakai telah menaikkan pendapatan perkapita masyarakat.

Sejak dilangsungkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap pada 2017 hingga 2022, pemerintah mencatat telah terjadi pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp 5.219 triliun hasil dari penerimaan pendapatan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan lainnya, serta terjadi peningkatan pendapatan per kapita dari 22.304 penerima reforma agraria mencapai 20% pada 2022.

"Program Reform Agraria yang ini berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat, di mana pendapatan perkapita dari Reform agraria meningkat 20% pada 2022," kata Airlangga seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria di Sheraton Grand Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Baca: RI Disebut Bisa Gagal Jadi Negara Maju, Ini Kata Airlangga!

Sebagai bagian dari RPJMN 2020-2024, Reforma Agraria menurut Airlangga memiliki target hingga 9 juta hektar yang terdiri dari penataan aset dan penataan akses. Hingga Oktober 2023 capaian Sertifikasi Hak Milik Tanah Transmigrasi telah seluas 140.590,72 hektar dan pendaftaran tanah atau PTSL mencapai 9.173.953 hektar.

Airlangga menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan terkait pelaksanaan Reforma Agraria, seperti penyediaan integrasi data, terutama di kawasan hutan, penyelesaian konflik Agraria, penguatan kelembagaan, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses.

Menurutnya, permasalahan itu kini telah diakomodir melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagai upaya dalam mempercepat pencapaian target Reforma Agraria.

Aturan itu telah memuat empat terobosan kebijakan diantaranya yakni penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) khususnya dari Kawasan Hutan, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan Reforma Agraria, serta percepatan pelaksanaan penataan aset dan akses.

"Dan Rakernas juga memonitor tidak lanjut deklarasi Karimun yang berlangsung tanggal 29 sampai 31 Agustus yang lalu untuk memperoleh resolusi atas berbagai persoalan legalisasi, retribusi, dan konflik agraria," tegasnya

Baca: Krisis Properti China Jadi Bom Waktu, Semoga RI Aman

Selain memperkuat regulasi, Pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data Reforma Agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA. Sistem Bhumi-GTRA sendiri merupakan platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.

Dalam pertemuan puncak GTRA Summit Karimun 2023 lalu, telah disepakati Deklarasi Karimun untuk mewujudkan resolusi penyelesaian legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyelesaian konflik agraria pada aset BMN/BMD, BMN/BMD yang dikuasai oleh masyarakat, resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi, dan resolusi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan bagi Provinsi Pelaksana Reforma Agraria Terbaik dengan 4 kategori pemenang. Kategori Gugus Tugas Reforma Agraria Terbaik Tahun 2021-2022 dimenangkan oleh Jawa Barat.

Sementara itu, kategori Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan Terbaik Tahun 2020-2023 oleh Kalimantan Barat, kategori Penataan Akses Terbaik Tahun 2021-2023 oleh Jawa Barat, serta kategori Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Terbaik Tahun 2015-2023 oleh Kalimantan Selatan. Dalam 4 kategori tersebut, diberikan juga gelar juara umum kepada Jawa Barat.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemerintah Pacu Pemerataan Ekonomi Lewat Reforma Agraria