Tangisan Pasar Senen
Pedagang: Dulu Orderan Minimal 5.000 Kaos Partai, Kini Seret!
Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
31 October 2023 10:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah pedagang atribut kampanye di Blok III Pasar Senen Jakarta Pusat kompak merasakan penurunan penjualan yang drastis menjelang masa kampanye Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024. Mereka menyatakan penurunan ini baru terjadi pada masa pemilu-pemilu sebelumnya.
Mardiati, pemilik kios Jasa Mandiri di Blok III Pasar Senen, Jakarta Pusat menjadi salah satu pedagang yang merasakan penurunan penjualan ini. Menjelang masa kampanye ini, Mardiati biasanya bisa menerima order puluhan ribu kaos dari satu pembeli. Namun, saat ini satu pembeli rata-rata hanya memesan ribuan sampai ratusan barang keperluan kampanye. "Jauh banget bedanya dibandingkan pemilu sebelumnya," kata dia saat ditemui di kiosnya, Senin (30/10/2023).
Dia menilai sepinya pemesanan atribut kampanye belakangan ini tidak lazim. Sebab, saat Pemilu 2019 pemesanan atribut kampanye sudah mulai ramai sejak 2 tahun sebelum pelaksanaan pencoblosan. Namun sekarang, hingga 1 bulan menjelang masa kampanye kiosnya masih sepi.
Perempuan 49 tahun itu mengatakan saat ini baru menerima pesanan dari partai dan calon anggota legislatif. Belum ada satupun tim calon presiden dan wakil presiden yang memesan atribut kampanye di tokonya. Dia memperkirakan mengalami penurunan omzet hingga 80% ketimbang gelaran Pemilu 2019.
Nasib serupa dialami Suwitri, pemilik Toko Win Jaya di Blok III Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dia mengatakan mengalami penurunan pemesanan hingga 70% dibandingkan Pemilu 2019. Dia mengatakan lazimnya sudah menerima pesanan sejak 1 tahun sebelum masa kampanye pemilu dimulai. Namun, pesanan pertama kepada tokonya baru datang pada bulan lalu. "Ini mepet banget ya. Kalau dulu orang pesan minimal 5 ribu kaos, sekarang yang pesan 1.000 aja cuma ada beberapa," kata dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari jauh hari sudah merilis jadwal proses Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024. Jadwal kampanye untuk Pilpres sudah ditetapkan akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Masa kampanye inilah yang diharapkan akan mendorong pembelian terhadap atribut kampanye.
Belanja kampanye ini sebenarnya diyakini bisa menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun politik yang cenderung mengalami penurunan investasi gara-gara investor ambil sikap wait and see. Sebelumnya, Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman meyakini kontribusi Pemilu akan bisa menambal penurunan nilai investasi tersebut.
Lembaganya memperkirakan Pemilu 2024 akan berkontribusi sebesar 0,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2023 dan 0,27% untuk PDB 2024. "PDB 2023 sekitar 0,2% dan juga 2024 sebesar 0,27%, itu hitung-hitungan kasar kami," kata Abdurohman.
Kontribusi terhadap PDB itu ditopang oleh belanja pemerintah dan belanja para calon legislatif. Untuk logistik Pemilu, pada 2023 pemerintah sudah menganggarkan sebesar Rp 11,52 triliun dan untuk 2024 jumlahnya bertambah menjadi Rp 15,87 triliun. "Dampak langsungnya akan menambah ke pertumbuhan konsumi pemerintah dalam komponen PDB," kata dia.
Kontribusi terhadap PDB juga ditopang oleh belanja para caleg. Belanja para caleg itu akan terefleksikan dalam konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Kontribusi pada konsumsi LNPRT diperkirakan mencapai 4,72% pada 2023 dan 6,57% pada 2024.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menduga rendahnya pesanan atribut kampanye jelang Pemilu 2024 disebabkan oleh maraknya barang impor. Dia menduga banyak atribut kampanye yang diselundupkan ke dalam negeri untuk kepentingan pemilu.
"Kenapa Impor? Karena dia dianggap lebih murah. Tapi sebenarnya tidak lebih murah kalau dia pakai jalan yang legal," kata Redma saat dihubungi, Senin, (30/10/2023).
Redma mengaku mendapatkan informasi mengenai kaos impor yang sudah masuk ke Indonesia itu. Dia mengatakan salah satu anggotanya sempat menyaksikan adanya gudang yang digunakan untuk menyimpan kaos-kaos tersebut. "Kemarin kami konfirmasi ke teman-teman di hilir," kata dia.
Dia menduga, gara-gara banjir kaos ilegal ini produsen lokal hanya sedikit menerima manfaat ekonomi dari gelaran Pemilu 2024. Menurut dia, pada Pemilu 2019 produsen lokal mengalami peningkatan penjualan tekstil sebesar 25% secara triwulan dibandingkan tidak ada pemilu. Angka itu mewakili penambahan penjualan sebesar 100 ribu ton produk tekstil secara triwulan, dari angka normalnya, yaitu 450 ribu ton. "Sekarang tidak ada peningkatan penjualan apa-apa," kata dia.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menduga melemahnya pembelian atribut kampanye ini hanya bersifat sementara. Dia menduga para capres dan cawapres saat ini masih sibuk menyusun struktur tim dan strategi kampanye. Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka baru mendeklarasikan diri di hari terakhir pendaftaran, yakni 25 Oktober 2023.
Menurut Tauhid, deklarasi yang dilakukan di penghujung waktu itu membuat dua pasangan capres-cawapres lainnya menunggu melakukan pembelian. Pembelian atribut, kata dia, berkaitan dengan strategi pemenangan Pilpres 2024. Karena itu, dia menduga setelah peta pertarungan Pilpres 2024 ini final barulah para tim kampanye akan melakukan belanja. "Kalau sekarang saya kira masih fokus pembentukan tim dan perencanaan, kalau sudah konsolidasi perencanaan baru keliatan kapan mereka belanja keperluan pemilu," kata dia.
Dia mengatakan penurunan pembelian atribut kampanye tersebut bisa juga dipengaruhi oleh perkembangan digital, yaitu media sosial. Menurut dia, kampanye di media sosial dianggap lebih efektif menyasar warga menengah ke atas dan anak muda, ketimbang penggunaan atribut kampanye seperti bendera atau kaos. "Jadi kaos bisa tidak laku, kecuali untuk masyarakat menengah ke bawah ya," kata dia.
Kendati terjadi penurunan penjualan atribut kampanye, Tauhid memprediksi hal itu tidak akan sampai mempengaruhi kontribusi Pemilu terhadap ekonomi Indonesia. Dia mengatakan kontribusi pelaksanaan pemilu terhadap ekonomi lebih ditentukan oleh belanja pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu tersebut. Dia menyebut jumlah anggaran yang disiapkan untuk Pemilu di APBN 2023 dan 2024 lebih besar ketimbang pemilu sebelumnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pemilu 2019 Pasar Senen Ramai, Kini Pedagang Berurai Air Mata
Most Popular