Begini Beda Kebijakan PNS dari Janji Anies-Ganjar-Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden kontestan Pilpres 2024 memiliki kebijakan khusus yang diarahkan untuk mendukung kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), baik PNS dan PPPK, maupun TNI/Polri.

Singgungan terkait ASN paling sederhana ada di dokumen visi, misi, dan program kerja Ganjar Pranowo-Mahfud MD berjudul "Menuju Indonesia Unggul". Keduanya memuat soal ASN dalam satu sub judul yang berisi satu paragraf.

"Menjamin adanya sistem kerja yang jelas, kenaikan jabatan yang transparan akuntabel, remunerasi yang konkret, dan sistem pindah yang padu padan bagi ASN, serta memastikan pelayanan prima ASN," tulis Ganjar-Mahfud dalam dokumen visi-misi dikutip Jumat (27/10/2023).

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyinggung soal ASN dalam beberapa sub judul dalam dokumen visi, misi, dan program kerjanya yang berjudul "Indonesia Adil Makmur untuk Semua".

Pertama, kedua pasangan itu memasukkan soal ASN dalam sub judul pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan memastikan penyederhanaan sistem akuntabilitas dan mengurangi beban administrasi ASN, termasuk tenaga pendidikan, peneliti, kesehatan, dan perangkat daerah untuk mengoptimalkan kinerja.

"Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta memberantas korupsi sampai ke akar tanpa tebang pilih," tulis Anies-Muhaimin dalam dokumen visi-misinya.

Lalu, ada dalam sub judul birokrasi yang profesional melayani. Di sana tertulis bahwa Anies-Muhaimin akan memperbaiki sistem pensiun, untuk memberikan jaminan kesejahteraan para ASN di masa tua.

Dalam bagian agenda khusus simpul kesejahteraan, mereka juga menyinggung soal rencana kebijakan pensiunan ASN, Purnawirawan TNI dan Polri (terutama Bintara dan Tamtama), mantan atlet nasional serta maestro seniman/budayawan dilindungi oleh jaminan sosial khusus.

Selain itu, memuat juga satu program tersendiri bagi ASN dengan judul ASN Magnet Talenta Terbaik. Isinya, di antaranya peningkatan kesejahteraan ASN melalui sistem gaji berkeadilan dan kepastian naik gaji minimal 15% dalam lima tahun.

Perluasan manfaat jaminan sosial dalam hal mengakses hak pada hunian, kesehatan fisik dan mental ASN, hingga memastikan lingkungan kerja yang suportif bagi ASN melalui cuti haid, cuti hamil, cuti ayah, dan insentif daycare.

Anies-Muhaimin juga menjanjikan peningkatan kuota beasiswa studi lanjut khusus ASN, di dalam dan luar negeri, penyederhanaan dan pengurangan beban administratif AS, hingga seleksi dan promosi jabatan yang mengedepankan meritokrasi.

Selain itu, keduanya turut menjanjikan insentif dan penghargaan bagi ASN berdedikasi dan berprestasi, perbaikan manajemen talenta ASN dengan sistem informasi Satu Data Talenta ASN (talent pool) di seluruh instansi pemerintah K/L/D, serta perbaikan pengelolaan dan sistem pensiun, untuk memastikan para ASN sejahtera di hari tuanya.

Sementera itu, Prabowo-Gibran dalam dokumen visi, misi, dan program kerja berjudul "Bersama Indonesia Maju" menyinggung soal ASN juga di banyak sub judul. Pertama dalam dalam bagian menaikan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, serta TNI/Polri, dan pejabat negara secara layak.

Pasangan calon ini berpendapat, pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera.

"Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara," tegas Prabowo-Gibran dalam dokumen visi-misinya.

Lalu, dalam program kerja memperkuat pendidikan, sains, dan teknologi, Prabowo-Gibran berjanji akan mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer kategori 2 atau K2 menjadi ASN.

Dalam bagian program reformasi tata kelola pemerintah, mereka juga menjanjikan akan membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH.

Kemudian, membangun paradigma bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya; hingga menyusun birokrasi yang berdasarkan atas strategi pembangunan dan menerapkan manajemen kinerja ASN.

Prabowo-Gibran turut memastikan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur negara, serta Mendorong akses pendidikan seluas-luasnya bagi ASN yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi.

Terakhir ialah menyempurnakan program talent pool dengan merekrut calon ASN terbaik, langsung dari lembaga pendidikan dan menyediakan area karier baru bagi pensiunan ASN yang masih ingin berkarya di luar pemerintahan.