Wapres Minta Ekonomi Syariah Masuk ke Perhitungan PDB

Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma'ruf Amin mendorong agar pertumbuhan dan kontribusi ekonomi syariah Islam dapat dicatatkan khusus dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Syariah.

Ma'ruf yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tersebut menambahkan, hal ini bertujuan untuk mempermudah perhitungan terhadap kontribusi hasil dari ekonomi syariah terhadap perekonomian Indonesia.

"Konkretkan pertumbuhan dan kontribusi ekonomi syariah dalam bentuk PDB Syariah yang terukur dan menjadi bagian dari penghitungan PDB Nasional," kata Ma'ruf Amin saat membuka rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta, Kamis, (26/10/2023).

Diketahui, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Secara keseluruhan pertumbuhan aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp 2.450,55 triliun atau sekitar US$ 163,09 miliar posisi per Juni 2023. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,37% (yoy) dengan market share sebesar 10,94% terhadap total keuangan nasional.

Baca: Soal Rencana Keuangan & Investasi Dini, OJK: Ingat 2L Ini

Sementara itu, posisi per Juni 2023, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia tumbuh menjadi 7,31% dari total industri perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 171 BPRS dengan sebaran porsi aset 65,78% Bank umum syariah, 31,68% unit usaha syariah, dan BPRS sebesar 2,54%.

Dari sektor pasar modal syariah, Agustus 2023, pangsa pasar produk sukuk korporasi, sukuk negara dan reksa dana syariah mencapai 12,7%. Sedangkan pangsa pasar saham syariah telah mencapai 56% terhadap seluruh saham yang tercatat di bursa efek indonesia.

Indonesia juga telah 4 kali berturut- turut mendapatkan penghargaan tingkat internasional sebagai The Best Islamic Capital Market yang diberikan oleh Global Islamic Financial Award (GIFA) sejak tahun 2019 sampai 2022.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gunakan Jas Hitam, Wapres Maruf Amin Tiba di Gedung DPR