Optimalisasi APBN 2024 dengan National Logistic Ecosystem

Jakarta, CNBC Indonesia - National Logistics Ecosystem (NLE) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah menghadapi tantangan kinerja logistik ke depan, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

"Kolaborasi digital dalam satu platform (NLE), akan memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah dalam satu pulau, maupun antar pulau," kata Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Agus Rofiudin.

Kontribusi Logistik Pada Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi nasional melanjutkan tren positif, dengan tumbuh di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut. Bank Indonesia (BI) memperkirakan Kuartal III-2023, pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 4,7 persen hingga 5,5 persen. Pertumbuhan positif ini menunjukkan ekonomi nasional resilien di tengah perlambatan ekonomi global.

Terjaganya ekonomi nasional, salah satunya tidak lepas dari kinerja perdagangan nasional. Neraca Perdagangan (NP) nasional, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), selalu surplus dalam 41 bulan terakhir. NP yang positif berkontribusi pada terkendalinya (defisit) transaksi berjalan, yang menurut BI tercatat rendah di tengah kondisi penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global serta kenaikan permintaan domestik.

BI pada laporan Kuartal II-2023 menyebutkan kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali. Hal itu ditopang investasi langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) di tengah tingginya kondisi ketidakpastian pasar keuangan global. Investasi langsung yang solid mengindikasikan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik.

Foto: Joint inspection antara Karantina Pertanian Makassar dan Bea Cukai Makassar untuk komoditas Bawang putih, Makassar, 7 Oktober 2021. (Dok. Kemenkeu Joint inspection antara Karantina Pertanian Makassar dan Bea Cukai Makassar untuk komoditas Bawang putih, Makassar, 7 Oktober 2021. (Dok. Kemenkeu

Agus mengatakan bahwa pentingnya perdagangan antara negara dan FDI karena merupakan instrument untuk pertumbuhan ekonomi dan memungkikan pula suatu negara mengkonsumsi jasa yang lebih murah berdasarkan keunggulan komparatifya.

"Perdagangan memungkinkan suatu negara mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih murah dari negara lain berdasarkan keunggulan komparatifnya. Sedangkan FDI mendorong transfer teknologi serta modal manusia dan perbaikan kelembagaan dari negara maju ke negara berkembang," kata Agus.

Kondisi tersebut berpotensi pada biaya logistik yang rendah, waktu transportasi semakin singkat, dan penambahan peluang kerja (dunia bisnis tumbuh). "Efisiensi waktu pengiriman mendorong produktifitas dunia usaha yang berpengaruh positif pada daya saing nasional. Alhasil, kombinasi produktifitas dan daya saing, mendorong tumbuhnya perkonomian," tambah Agus.

Dorongan APBN pada Kelancaran Logistik

Rancangan APBN 2024 telah resmi disahkan melalui Pembicaraan Tingkat II (Paripurna) pada bulan September lalu. Pada kesempatan itu, APBN tahun 2024 disepakati salah satunya yaitu harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi pada tahun 2024.

Lebih lanjut pemerintah telah menyusun APBN tahun 2024 dengan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi yang 5,2%, inflasi sebesar 2,8%; hingga nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$.

Belanja negara yang Rp3.325,1 triliun, dialokasikan Rp2.467,5 triliun untuk Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun. Belanja Pemerintah Pusat dimaksimalkan untuk menguatkan APBN sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Kinerja ekonomi nasional didorong oleh leading sectors, seperti Industri, Perdagangan, Pertanian, Pertambangan, hingga Konstruksi. Lapangan usaha industri, tercatat masih memberikan kontribusi terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya. " Dalam kondisi itu inline dengan komposisi impor nasional yang masih didominasi bahan baku penolong. Alhasil, proses logistik berupa kelancaran pasokan bahan baku maupun hasil produksinya harus maksimal," tambah Agus.

Kinerja logistik nasional memang belum ideal hingga saat ini. World Bank (WB) pada Logistics Performance Index (LPI) 2023, menempatkan kinerja logistik Indonesia di peringkat 63 dengan nilai 3.0. Biaya logistik nasional pun masih tergolong tinggi, yaitu 14,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Foto: Joint inspection antara Karantina Pertanian Makassar dan Bea Cukai Makassar untuk komoditas Bawang putih, Makassar, 7 Oktober 2021. (Dok. Kemenkeu Joint inspection antara Karantina Pertanian Makassar dan Bea Cukai Makassar untuk komoditas Bawang putih, Makassar, 7 Oktober 2021. (Dok. Kemenkeu

Belanja infrastruktur pada APBN 2024 mencapai Rp422,7 triliun. Arah kebijakan infrastruktur di antaranya adalah untuk untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan). Selain itu juga untuk penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis, serta pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital.

Penguatan konektivitas & transportasi serta infrastruktur TIK, erat kaitannya dengan kinerja logistik. Pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan diperkuat dengan penyediaan titik akses internet hingga Digital Broadcasting System (DBS). Pembangunan infrastruktur tersebut dapat dimaksimalkan dengan pelaksanaan National Logistics Ecosystem (NLE).

NLE Memaksimalkan Fungsi APBN

NLE menyederhanakan proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik, mengkolaborasi sistem layanan logistik swasta baik domestik maupun internasional, memudahkan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik, dan penataan tata ruang kepelabuhan dan jalur distribusi barang.

Kondisi tersebut dimungkinkan dengan konsep dasar NLE yang terdiri 4 pilar, yait simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah dan swasta, kolaborasi platform logistik., kemudahan pembayaran, dengan skema single billing dan penataan tata ruang, dengan penerapan kebijakan yang membuat pergerakan barang lebih efisien.

Foto: Leaders Breakfast Meeting NLE, 23 Mei 2023. (Dok. kemenkeu) Leaders Breakfast Meeting NLE, 23 Mei 2023. (Dok. kemenkeu)

Terobosan NLE berupa layanan Sistem Pelayanan Online Satu Pintu alias Single Submission (SSm), yang terus dikembangkan oleh Lembaga National Single Window (LNSW). Layanan seperti SSm Pengangkut, SSm Perizinan, dan Single Submission Quarantine Customs (SSm QC/SSm Pabean Karantina) berhasil memangkas tahapan proses bisnis, mengurangi proses repetisi dan duplikasi dengan satu kali submission, serta mempermudah pengurusan layanan logistik pemerintahan.

Ada sekitar 15 kementerian ataupun Lembaga yang mempermudah pelaku usaha dengan tidak perlu lagi ke masing-masing K/L untuk menanyakan regulasi, proses, dan persyaratan kemudahan berbisnis. "Tujuan pembangunan NLE adalah agar proses melakukan bisnis di Indonesia semakin kompetitif, baik dari segi waktu, simplifikasi, kecepatan, dan pada akhirnya dari segi biaya," tambah," tambahnya.

NLE merupakan tanggung jawab seluruh pihak dan entitas logistik. Implementasi NLE seharusnya tidak hanya berfokus pada output, tetapi juga menghasilkan outcome yang positif bagi masyarakat. Alhasil, implementasi NLE dapat mendorong inovasi dan koordinasi untuk meningkatkan kinerja logistik dengan dukungan APBN tahun 2024, sehingga berkontribusi maksimal pada perekonomian nasional.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jangan Salah! Infrastruktur Jokowi yang Bakal Selamatkan RI