Progres Sambungan Air Bersih Masih Kecil, Ini Perintah Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan saat ini target pemasangan sambungan air minum ke rumah masih minim.

Dimana pada 2023 ini baru mencapai 3,8 juta rumah dari target dalam RPJMN 2019 - 2024 mencapai 10 juta sambungan atau baru mencapai 38%-nya.

"Sampai dengan tahun 2023 kita baru nyambung 3,8 juta sehingga ada gap sekitar hampir 6,2 juta," kata Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/10/2023).

Penyebabnya adanya gap yang besar ini, menurut Suharso adalah pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pendanaan membangun instalasi rumah. Sehingga pemerintah pusat saat ini hanya fokus menghubungkan sambungan dari sumber air baku yang sudah ada.

Menurut Suharso Gap ini akan diatasi pada tahun depan, tanpa membangun sumber air baku baru. Dimana saat ini ada 38 ribu liter/ detik sumber air baku yang idle capacity, sehingga bisa disambungkan langsung ke rumah tangga.

"Dan ini bisa disambungkan lebih 3 juta sambungan di seluruh Indonesia," kata Suharso.

Menurut Suharso, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai hal ini menargetkan daerah utama yang dituju adalah yang tingkat stunting atau tingkat pertumbuhan anak yang buruk yang tinggi.

Selain itu menurut Suharso, Jokowi juga menyetujui pembentukan Instruksi Presiden mengenai air minum yang diusulkan Bappenas dan Kementerian PUPR.

"Nah, arahan bapak Presiden adalah rumah-rumah atau sasaran rumah-rumah yang akan mendapatkan ini adalah di daerah-daerah termasuk di daerah yang tingkat stuntingnya tinggi terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik," kata Suharso.

Adapun ia mengatakan targetnya pada 2024 mendatang sambungan air bersih ke rumah tangga bertambah hingga 3 juta, sehingga setidaknya bisa rampung sekitar 62% dari yang ditargetkan.

Sedangkan anggaran yang diperlukan untuk membangun sambungan ini mencapai sekitar Rp 17 triliun.

"Tapi apakah kita akan semuanya (Biayai), kita akan sisir dulu yang sudah dialokasikan hari ini seperti apa, baik melalui dana alokasi khusus maupun yang ada di Kementerian PUPR," katanya.