Pengusaha Minta Pengganti Jokowi Tak Melulu Hilirisasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Nama calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang bakal bertarung di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti telah resmi dideklarasikan . Yaitu Anies Rasyid Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar, selanjutnya Ganjar Pranowo berpasangan dengan Mahfud MD. Terakhir, Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Lalu bagaimana reaksi pengusaha di dalam negeri dengan sosok para capres dan cawapres tersebut?

Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi Achmad Widjaja secara khusus menyoroti kebijakan di sektor manufaktur, yaitu hilirisasi industri berbasis sumber daya alam. Dia berharap, pemerintahan mendatang juga memerhatikan hulunisasi, tak hanya hilirisasi.

Baca: Bahlil Sebut IMF Sudah Minta Maaf ke Indonesia, Ini Alasannya

"Review kembali matriks industri, balik ke hulu. Presiden yang akan datang siapapun yang dipilih rakyat itu wajib melihat bahwa hulu adalah bagian kedaulatan terutama kedaulatan energi. Bicara kedaulatan sudah meluas kemana-mana, tapi satu sisi ketahanan energi dulu, dari sini kita bisa melihat posisi hulu antara hilir jadi lebih indah," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (23/10/2023).

Di era rezim Jokowi selama 9 tahun ini terlihat pemerintah berfokus pada hilirisasi, salah satu yang paling mencuat hingga global adalah hilirisasi industri berbasis nikel. Pemerintah juga tengah melihat peluang untuk hilirisasi tembaga. 

"Saat ini di hilirisasi walau banyak Kepmen (Keputusan Menteri), PP (Peraturan Pemerintah) kita masih ketergantungan dengan bahan baku impor. Next presiden harus pikirin ketahanan energi, energi bukan semata-mata BBM. Kita jauh sekali hulunisasi, jadi ketergantungan dengan negara lain ditambah kondisi geopolitik begitu kuat," sebut Achmad Widjaja.

Baca: Pabrik Baru Akan Dibatasi Atau Nikel RI Bisa Sekarat!

Lebih lanjut, dia menuturkan, 20 tahun sejak dimulainya era reformasi di Indonesia, kondisi hulu dinilai kurang. Ketika midstream (industri olahan setengah jadi) dan downstream (industri olahan hilir/ jadi) terlalu dikumandangkan namun hulunya tidak kuat, maka terjadi ketidaksambungan.

"Industrialisasi nggak bisa dilihat dari hilirisasi aja, itu harus dilihat hulu, industri antara, baru industri hilir. Hilirisasi betul bagi Indonesia, tapi Indonesia hidup dari dekade ke dekade, waktu ke waktu selalu bicara hilirisasi, tapi hulunisasi nggak pernah diceritakan dan nggak pernah diambil tindakan. Hulunisasi harus diambil oleh pemerintah itu sendiri," katanya. 

Sebelumnya, kebijakan hilirisasi oleh Presiden Jokowi bahkan sempat menimbulkan polemik karena mendapat serangan kritik dari berbagai  pihak. Terbaru, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihak IMF akhirnya meminta maaf ke Indonesia karena sempat salah paham dengan kebijakan hilirisasi Jokowi. 

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Nah! Ini Dia Capres Idaman Pilihan 6 Juta Peternak Ayam