Heboh Bagi-bagi Rice Cooker Jelang Pemilu, Ini Kata KESDM!

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
20 October 2023 20:00
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam acara uji coba dan uji jalan atau road test kendaraan dengan bahan bakar biodiesel campuran minyak sawit 40% (B40) di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu, (27/7/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam acara uji coba dan uji jalan atau road test kendaraan dengan bahan bakar biodiesel campuran minyak sawit 40% (B40) di Gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu, (27/7/2022). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara perihal isu pembagian Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) atau rice cooker kepada masyarakat dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk kegiatan politik di tahun politik mendatang.

Pembagian AML tersebut seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga dan Petunjuk Teknis Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 548.K/TL.04/DJL.3/2023.

Menteri ESDM Arifin Tasrif membantah adanya praktik politis dalam pembagian rice cooker gratis kepada masyarakat yang memenuhi syarat.

"Nggak lah (permainan politik), bagus itu (program pembagian rice cooker) kita kan mau elektrifikasi, apa mau bakar LPG terus? Nah itu," jawab Arifin membantah isu praktik politik dalam pembagian rice cooker oleh pemerintah, saat ditemui di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Selain itu, Arifin klaim program pembagian rice cooker kepada masyarakat bisa mengurangi jumlah impor LPG dengan memanfaatkan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

"Kita sekarang kan punya, sumber energi baru kita kan banyak. Nanti nggak terpakai, sementara kita impor (LPG), nggak pas," tambahnya.

Sebelumnya Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa mengatakan dirinya mewanti-wanti penyelewengan pada program bagi-bagi rice cooker gratis.

Dia mengatakan bahwa aturan tersebut sudah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Makanya program ini bisa terjadi penyelewengan karena DPR sendiri merupakan perwakilan dari semua partai politik di Indonesia.

"Dan DPR itu kan ada semua perwakilan partai politik itu ada di sana. Gitu loh. Ya malah mungkin saya punya dugaan masing-masing anggota DPR sudah pesan untuk itu ditaruh di Dapil (daerah pemilihan) mereka, dibagikan di dapil mereka mungkin," ujar Fabby kepada CNBC Indonesia, Senin (9/10/2023).

Di samping itu, Fabby menyebutkan bahwa program pembagian rice cooker ini merupakan program yang harus dijalankan oleh pemerintah lantaran program rice cooker ini disetujui pengadaannya dalam APBN oleh DPR RI.

"Jadi, kemudian ada targetnya pelanggan 450-900 (Volt Ampere) yang subsidi dan kemudian juga 1.300 (Volt Ampere). Jadi, ini jangkauannya lebih luas. Jadi, kalau kita lihat tujuan itu masih ada. Nah, hanya sekarang karena sudah itu dianggarkan oleh DPR kan harus dieksekusi memang," tandasnya.


(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pembagian 500 Ribu Rice Cooker Gratis Rampung Januari 2024

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular