RI Masih Menanti Janji Manis AS Cs Biayai Suntik Mati PLTU

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia masih mengharapkan pendanaan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh negara-negara maju termasuk Amerika Seikat (AS) dan lainnya mengenai pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara melalui skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

"Pemerintah sudah mengisniasi kerja sama lewat JETP. Diharapkan bantuan pendaan bisa mengakselarasi percepatan pensiun dini PLTU diserahkan mekanisme itu," ujar Satya dalam Konferensi Pers Energy Transition Conference di Jakarta Selatan, Rabu (18/10/2023).

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menginisiasi mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) untuk bisa dimasukkan dalam skema pendanaan JETP.

Baca: Norwegia Bakal Kucurkan Rp 3,9 T ke RI

"Kita lakukan perkembangan terakhir ETM dimasukkan dalam skema JETP. Mudah-mudahan ini betul-betul real. Kita menunggu yang masuk dalam IPG (International Partners Group) negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan negara maju lainnya kita tunggu," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal rencana penghentian operasional sejumlah PLTU batu bara yang lebih cepat dari rencana awal alias pensiun dini. Hal tersebut menyusul ketidaksiapan negara-negara maju dalam memberikan pendanaan untuk program itu.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan dana transisi energi melalui skema JETP senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun merupakan dana yang cukup besar. Sehingga prosesnya membutuhkan waktu.

"JETP itu kan US$ 20 miliar, jadi kamu bisa imagine prosesnya untuk transisi energi tentu tidak sederhana," kata dia ditemui usai acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023, ASEAN Forging Ahead di Raffles Hotel, Jakarta, dikutip Kamis (12/10/2023).

Meski demikian, saat ini pemerintah melalui sekretariat JETP sedang menyusun Comprehensive Investment Plan and Policy (CIPP). Dimana melalui CIPP ini pemerintah dan International Partners Group (IPG) mendiskusikan mengenai proses transisi energi RI.

"Ini baru dimulai, yang pertama kita masih bicara contohnya ialah berapa target pengurangan dari pada emisi itu dulu, Karena transisi energi itu bicara ujung-ujungnya bicara soal berapa emisinya. Jadi ini masih didiskusikan masih terus berjalan," kata Yudo.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut Bertemu Menlu AS, Bahas Janji Manis Rp300 Triliun