Soal Potensi Revisi UU Pemilu, DPR Akui Terkendala Waktu

Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin menduga pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat capres-cawapres dari unsur kepala daerah.

Informasi selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Rabu, 18/10/2023) berikut ini.