Jokowi Mau Impor Beras Jutaan Ton, Ini yang Harus Diwaspadai!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali berencana menambah jumlah impor beras sebanyak 1,5 juta ton hingga akhir tahun untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP). Penambahan ini di luar kuota impor beras tahun 2023 sebanyak 2 juta ton beras.

Terkait hal itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati saat mengimpor beras. Dia mengatakan, jangan sampai beras impor tambahan yang masuk Indonesia nantinya itu merupakan old crop atau beras yang sudah dipanen dan disimpan lama di luar negeri. Beras tersebut rawan rusak dan cepat busuk.

"Yang saya khawatirkan, jangan sampai yang masuk 600 ribu ton (beras impor tambahan) ini adalah old crop, beras lama, ini harus hati-hati. Karena biasanya di luar negeri itu ada yang istilahnya old crop, karena sekarang itu kan masih belum panen lagi, jadi jangan sampai misalnya kita membeli ternyata old crop sehingga nanti akan menjadi masalah," kata Sutarto kepada CNBC Indonesia, Rabu (11/10/2023).

Selain itu, Sutarto juga meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan dengan betul-betul terkait rencana penambahan impor beras sebanyak 1,5 juta ton hingga akhir tahun ini.

"Nah untuk apa (tambahan impor)? Kalau memang kurang, berapa kurangnya? apakah yang kemarin sudah impor, rencananya kan impor 2 juta kan, kemudian apakah harus ditambah 1,5 juta ton lagi. Jadi kalau itu rencana, saya pikir rencana itu boleh-boleh saja tetapi apakah itu harus diimplementasikan, berapa ini kan yang harusnya tetap memperhatikan produksi atau panen di dalam negeri," jelasnya.

Adapun alasan agar pemerintah mempertimbangkan dengan baik, katanya, yang pertama supaya harga beras nantinya pada saat panen tidak jatuh. Kedua, jangan sampai nanti terjadi cadangan beras pemerintah (CBP) itu rusak karena tidak tersalurkan.

"Jadi itu yang seharusnya menjadi pertimbangan, kalau rencana sih boleh-boleh saja, namanya rencana. Tapi apakah itu harus dilaksanakan, saya pikir kok masih harus diperhitungkan dengan betul, supaya di dalam negeri ini tetap bergairah untuk berproduksi," tuturnya.

"Kalau seperti membuat MoU dan lain sebagainya, itu kan buat keamanan kan supaya 'oh saya sudah ada komitmen-komitmen dari mana kemungkinan itu'," lanjut dia.

Sementara kondisi harga gabah saat ini, kata Sutarto sudah sangat tinggi di atas Rp 7.000/kg atau di atas HPP. Sehingga hal ini menyulitkan para penggilingan padi dalam menyerap gabah petani.

"Petani sedang mendapatkan nilai jual yang sangat menguntungkan bagi petani, tapi menyulitkan bagi penggilingan padi untuk memproduksi supaya harganya tidak melebihi HET, ini yang sulit," tutur dia.

Sebagai informasi, dari rencana impor sebanyak 1,5 juta ton, Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi menyebut kemungkinan beras impor tambahan yang masuk sampai akhir tahun ini hanya 600 ribu ton.

"(Rencana impor beras) 1,5 juta ton itu kemungkinan besar yang masuk cuman 600 ribu ton. Nggak sampai (1,5 juta ton), tapi kita lagi cari sebaik mungkin untuk memenuhi," kata Arief saat ditemui di kompleks Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta.