Sri Mulyani Ingatkan Impor 8 Produk Ini Bakal Dipelototi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) gabungan guna menangani dan mengatasi banjirnya impor barang konsumsi melalui penjualan di media sosial. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan para menteri dan Kapolri dalam hal ini.

Satgas gabungan itu terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Industri (Kemenperin), Kementerian Koperasi & UKM (Kemenkop), Bea Cukai, Polri, dan Imigrasi. Tugas mereka adalah untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan tindakan ilegal dan pelanggaran.

"Berbagai langkah terus dan akan ditingkatkan. Pengubahan sistem lalu lintas barang dari post border menjadi border control terhadap produk tertentu (327 HS) yaitu mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, obat tradisional dan suplemen kesehatan; Pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi (328 HS) dan produk Tas (23 HS)," kata Menkeu dalam unggahan di Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (7/10/2023).

Baca: Siap-siap, Barang Impor Lewat Jastip US$500 Bakal Kena Pajak

Sri Mulyani merincikan, pengawasan juga akan ditingkatkan untuk berbagai importasi barang, yaitu:

- Impor Umum (Barang Konsumsi)

- Impor Barang Kiriman

- Impor Melalui Kawasan (KB, PLB dan lain-lain)

- Impor Melalui PMSE (e-commerce)

- Impor Melalui Barang Penumpang/JasTip, serta penindakan terhadap Impor Ilegal dan Impor Borongan.

Ia menyebut Presiden meminta dilakukan monitoring dan evaluasi berkala dalam 3 bulan ke depan atas langkah-langkah yang dilakukan.

"Kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat sangat penting untuk menangani fenomena dampak global tersebut," kata Sri Mulyani.

Baca: Pabrik Tekstil RI PHK Massal 5.000-an Orang, Ini Penyebabnya

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan melakukan pengetatan impor untuk beberapa barang. Hal ini dilakukan karena peredaran barang impor yang sudah mengganggu pasar produksi dalam negeri.

Hal ini diungkapkan usai rapat internal dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jumat (6/10/2023 ) membahas pengetatan arus barang impor bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga menjelaskan pengetatan arus barang impor dilakukan karena adanya keluhan dari asosiasi maupun masyarakat yang terjadi, akibatnya tingginya barang impor di pasar tradisional. Hingga berkaitan dengan isu lainnya seperti sepinya pasar tradisional, hingga peningkatan barang bukan dalam negeri di e-commerce.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Ungkap Modus Barang Impor Rusak Pasar RI