Jokowi Ingin Buat Tourism Fund, Apa Itu?

Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia

04 October 2023 20:30

Tourists wearing face masks carry their surfboard at Kuta beach, Bali, Indonesia on Thursday, July 9, 2020. Indonesia's resort island of Bali reopened after a three-month virus lockdown Thursday, allowing local people and stranded foreign tourists to resume public activities before foreign arrivals resume in September.(AP Photo/Firdia Lisnawati) — Foto: Pantai Kuta di Bali (AP/Firdia Lisnawati)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berniat membentuk tourism fund atau dana untuk mendukung kegiatan pariwisata. Namun, rencana tersebut baru akan dieksekusi setelah 2024 mendatang.

Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno usai Rapat Terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (4/10/2023).

"Tourism fund ini sudah diperkenalkan di beberapa negara seperti Singapura, Arab Saudi, maupun negara lain yang memberikan penekanan khusus pada pariwisata," kata Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan Tourism Fund ini akan digunakan untuk mengundang acara-acara berkelas internasional baik budaya, olahraga maupun Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Juga akan digunakan sebagai branding negara mempromosikan pariwisata Indonesia.

Baca:

Putri Ariani Bakal Tampil di Pembukaan MotoGP Mandalika 2023

Lebih detail, nantinya masih akan dikaji dengan kementerian terkait. Seperti sumber dana belum ditentukan apakah akan digunakan melalui dana devisa sektor pariwisata ataupun dana abadi.

"Ini akan dibentuk tim khusus untuk mengkaji agar kita bisa menghadirkan pendanaan yang berkelanjutan, sumber dana yang akan hadir setiap tahun untuk mendukung event," katanya.

Begitu juga dengan target dana, namun setidaknya dari hasil pembicaraan rapat yang dilakukan pengelolaan dana awal yang ditargetkan mencapai Rp 1 triliun. Termasuk pihak yang akan mengelola dana ini.

Yang jelas, menurut Sandiaga pada tahun 2024 ini sudah bisa disusun regulasi awalnya yang akan menjadi dasar, sehingga bisa dieksekusi pemerintah selanjutnya.