Jangan Sampai Orang RI Tua Sebelum Kaya, Ini Jurus Pak Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyusun rencana untuk mengantisipasi penuaan dini populasi di Indonesia. Rencana ini dibuat karena Indonesia diperkirakan akan mengalami fase aging population lebih cepat dari perkiraan.

"Berdasarkan kondisi Indonesia dan wilayah yang akan memasuki aging population, maka diperlukan strategi yang mendukung kelanjutusiaan," kata pelaksana tugas Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki dalam diskusi daring, Rabu, (4/10/2023).

Dalam diskusi bertema Sosialisasi Pemanfaatan Proyeksi Penduduk dalam Rangka Memperingati Hari Lanjut Usia itu, Maliki menjelaskan definisi aging population. Dia mengatakan berdasarkan definisi internasional, penduduk usia tua merupakan individu yang berusia 65 tahun ke atas.

Baca: TikTok Shop Ditutup, Ini Syarat Bisa Jualan Lagi di Indonesia

Sementara, aging population dianggap telah terjadi apabila penduduk berusia 65 tahun lebih itu telah mencapai proporsi di atas 7% dari total populasi.

Maliki mengatakan strategi pemerintah itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Dia mengatakan Perpres itu memuat 5 strategi nasional untuk mengantisipasi dampak aging population terhadap upaya Indonesia mencapai tingkat negara maju pada 2045.

Dia menyebutkan strategi pertama yang ditempuh adalah peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu. Lalu, yang kedua peningkatan derajat kesehatan dan kualitas orang lanjut usia; ketiga, pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia; keempat, penguatan kelembagaan dan pelaksana program kelanjutusiaan. Dan yang kelima, adalah penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak lansia.

Baca: Ngeri! Provinsi RI Ini 'Tua Sebelum Kaya'

Maliki berharap 5 strategi nasional ini dapat diadopsi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dia berharap strategi dan temuan lembaganya mengenai laju aging population di Indonesia dapat dijadikan dasar pemerintah hingga tingkat kabupaten dan kota dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan untuk beberapa tahun ke depan.

"Dengan proyeksi penduduk yang akurat pemerintah dapat memperkirakan kebutuhan penduduk secara lintas sektor termasuk kebutuhan perumahan, air minum, sekolah dan kesehatan," kata dia.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gawat! 6,7 Juta Warga RI Bisa Jatuh Miskin Ekstrem di 2024