Nah! Proyek Andalan Jokowi Bisa Mubazir Gara-gara Ini

Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
03 October 2023 19:15
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tengah mempercepat pembangunan 25 proyek strategis nasional. Di antaranya pada segmen jalan tol, bendungan, dan industrial plant yang tersebar di Indonesia.
Foto: Dok Wijaya Karya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan menyebutkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN bisa mubazir bila tidak didukung oleh pemerintah daerah dengan membangun infrastruktur pendukung.

"Percaya atau tidak, proyek strategis nasional di sebuah daerah, ketika pemerintah lokal tidak membangun infrastruktur pendukung, maka itu menjadi mubazir," kata Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam Seminar Internasional Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Luky mengatakan hal tersebut ketika berbicara mengenai pentingnya harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, kebijakan pemerintah pusat tidak akan berhasil apabila tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.

Luky mengklaim untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dia mengatakan keberadaan aturan itu menjadi salah satu upaya penting untuk membuat kebijakan pusat dan daerah harmonis serta saling mendukung.

Meski demikian, Luky mengatakan cerita harmonisasi kebijakan pusat daerah tidak melulu soal kegagalan. Dia mengatakan ada pula cerita keberhasilan dari upaya harmonisasi itu.

Dia mencontohkan tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurut dia, setiap minggu Kemendagri akan mengumpulkan para kepala daerah untuk membahas soal inflasi. "Menteri Dalam Negeri Pak Tito mengadakan rapat mingguan yang dihadiri bupati, wali kota, dan gubernur membicarakan masalah inflasi," kata dia.

Dia mengatakan rapat mingguan itu menjadi contoh keberhasilan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Buktinya adalah tingkat inflasi rendah yang terjadi di Indonesia.


(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Marah Jokowi ke Bawahan Soal Rempang: Jangan Asal Sebut Beres

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular