Kemenkeu Ungkap Daftar PR Pemda, Jangan Cuma Belanja Pegawai!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan mengungkapkan masih banyak pekerjaan rumah mengenai Transfer ke Daerah (TKD), khususnya mengenai penggunaan anggaran tersebut oleh pemerintah daerah.

Direktur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pekerjaan rumah yang harus diperbaiki adalah bagaimana pemerintah daerah membelanjakan duit tersebut.

"Kita masih punya banyak pekerjaan rumah, misalnya mengenai kualitas pengeluaran di beberapa daerah," kata Luky dalam Seminar Internasional Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Dia mengatakan beberapa pemerintah daerah masih terlalu banyak menggunakan TKD untuk belanja pegawai, seperti membayar gaji. Sementara, pemakaian anggaran untuk belanja yang lebih produktif justru masih minim.

"Kurangnya dana untuk belanja produktif, kemampuan penerimaan pajak daerah, masih cukup terbatas, skema pembiayaan juga masih sangat terbatas," kata dia.

Meski masih banyak kekurangan, Luky mengatakan desentralisasi anggaran lewat TKD juga memberikan banyak dampak positif. Dia mengklaim hal itu dikonfirmasi oleh studi yang dilakukan World Bank.

Menurut dia, anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat telah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga mengurangi jumlah kemiskinan. Selain itu, kata dia, akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air bersih juga membaik.

"Hal tersebut sudah jauh lebih baik dibandingkan 20 tahun lalu," kata dia.

Luky mengatakan pemerintah akan terus melakukan desentralisasi keuangan. Menurut dia, kebijakan TKD itu saat ini sudah berkembang, misalnya dengan munculnya dana desa maupun insentif fiskal. Menurut dia, pemerintah akan terus mengevaluasi dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah ad aini.

"Kebijakan yang ada kami selalu lanjutkan dan kalibrasi sesuai dengan kebutuhan," kata dia.