Awal 2023, Sri Mulyani Sudah Transfer Kepala Daerah Rp171 T

Anisa Sopiah, CNBC Indonesia
17 April 2023 19:55
Aktifitas pedagang di Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 30/9. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari ke depan hingga 11 Oktober untuk menekan laju penyebaran kasus covid-19. Para PKL yang terlihat berjualan didominasi pedagang pakaian. Namun ada juga pedagang makanan dan minuman. Untuk diketahui, pemerintah menerbitkan panduan protokol kesehatan bagi masyarakat di pasar demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Pengelola pasar diminta menyediakan fasilitas cuci tangan dan melakukan disinfeksi secara berkala. Panduan mengenai protokol kesehatan di pasar itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Panduan kesehatan ditujukan kepada pengelola, pedagang, pekerja, dan pengunjung. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Pasar Tanah Abang (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga Maret 2023 telah melakukan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 171,4 triliun atau telah mencapai 21% dari target yang sebesar Rp 814,7 triliun.

"Sampai Maret 2023 Rp 171,4 triliun ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia, ini 21% dari total transfer kita," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (17/4/2023).

Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi TKDD hingga Maret 2023 tersebut lebih rendah dari realisasi TKDD periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 176,5 triliun atau telah mencapai 21,9% dari target.

Secara rinci, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), hingga Maret 2023 mencapai Rp 22,2 triliun atau 16,3% dari target APBN, lebih tinggi dari realisasi penyaluran DBH realisasi tahun lalu yang mencapai Rp 12,6 triliun. Adapun penyaluran DBH lebih tinggi, terutama dari naiknya pagu DBH khususnya jenis cukai hasil tembakau (CHT), minerba, dan migas tahun anggaran 2023.

Kemudian, Dana Alokasi Umum hingga Maret 2023 mencapai Rp 104,3 triliun atau telah mencapai 26,3%, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah terealisasi Rp 200 miliar, DAK Non Fisik mencapai Rp 31,3 triliun.

Kemudian, untuk penyaluran daerah otonomi khusus dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai Rp 200 miliar, dan dana desa mencapai Rp 13 triliun yang telah mencapai 18,6% atau lebih tinggi realisasinya dari penyaluran dana desa periode yang sama tahun lalu.

"Penyaluran dana desa lebih tinggi, terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran," jelas Sri Mulyani.

Kemudian penyaluran insentif fiskal, hingga Maret 2023 telah mencapai Rp 200 miliar atau baru terealisasi 2% dari pagu.


(cap/cap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Sudah Transfer Rp 752,81 T, Pemda Belanja Dong!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular